Berita

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: PPID DKI Jakarta)

Nusantara

Perburuan Ikan Sapu-Sapu: Kebijakan Aman secara Politik, Tinggi Nilai Pencitraan

SABTU, 18 APRIL 2026 | 13:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rakyat Jakarta kembali dipertontonkan dengan pola lama, yakni kebijakan yang aman secara politik, rendah resistensi, dan tinggi nilai pencitraan.

"Seperti perburuan ikan sapu-sapu yang secara visual menarik dan mudah dikemas dalam narasi “sebelum-sesudah”. Menjadi simbol pendekatan dangkal dalam mengelola kota sebesar Jakarta," kata Kepala Bakomstrada DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Taufik Tope Rendusara dalam keterangannya, Sabtu 18 April 2026.

Menurut Taufik, alih-alih menyentuh akar persoalan, arah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru terjebak pada isu-isu yang tidak menimbulkan konflik besar, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah struktural.


"Pemberantasan ikan sapu-sapu adalah politik zona nyaman, minim risiko, minim dampak," kata Taufik.

Sementara itu, realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Seperti Kemacetan semakin parah tanpa terobosan signifikan dalam transportasi publik terintegrasi.

Belum lagi banjir bukan lagi ancaman musiman, tapi sudah menjadi “anggota tetap” kehidupan warga.

Selanjutnya polusi udara terus menempatkan Jakarta dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk.

"Paling menyakitkan adalah anak-anak dari keluarga miskin masih terhalang akses menuju pendidikan tinggi," kata Taufik.

Di tengah kompleksitas ini, publik justru disuguhi kebijakan yang lebih mudah difoto daripada dirasakan dampaknya.

"Ini bukan soal kerja atau tidak kerja. Ini soal keberanian memilih prioritas," kata Taufik.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya