Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshhiddiqie. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Prof. Jimly Singgung Kualitas Pemilu RI Mengkhawatirkan

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 21:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshhiddiqie, khawatir dengan kualitas pemilihan umum (Pemilu) saat ini dapat menggerus indeks demokrasi Indonesia di tingkat global jika tak segera diperbaiki.

Hal itu dia sampaikan saat berpidato dalam acara peluncuran bukunya berjudul "Etika yang Melembaga", di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 17 April 2026.

"Core businessnya demokrasi itu kan pemilu dan kepartaian, pemilu itu kan rutin 5 tahunan kalau pemilu itu gak beres, gak bisa kita berharap demokrasi berkembang kualitas dan integritasnya," ujar Jimly. 


Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menilai, di momentum non tahapan saat ini sudah saatnya dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

"Pemilu ini kalau enggak kita beresin, repot ini jadi tren menurun. Itu bukan cuman Indonesia, tapi global. Secara global demokrasi regression itu nyata kok di seluruh dunia," tuturnya. 

Oleh karena hal terpenting demokrasi adalah bagaimana negara dapat menjaga kualitas Pemilu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mendorong perbaikan juga dilakukan oleh partai-partai politik, karena sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. 

"Begitu juga partai, kalau partai begini-begini aja, tidak ada internalisasi demokrasi, bagaimana mungkin dia bisa diharapkan untuk efektif membangun external demokrasi," demikian Prof. Jimly menambahkan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya