Spesialis Kontra Intelijen, Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Kamis 16 April 2026. (Foto: RMOL/ Abdul Rouf Ade Segun)
Dorongan pembenahan menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengemuka dalam diskusi nasional bertajuk “Menguji Keberanian KPK Membongkar Mafia Bea Cukai: Dari OTT Menuju Pembersihan Sistemik dan Penyelamatan PNBP Negara” yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Kamis 16 April 2026.
Forum ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Governansi Digital UMJ Taufiqurokhman, Spesialis Kontra Intelijen Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan Dinalara Butar Butar.
Gautama membeberkan fenomena yang dinilainya mengganggu. Ia menyoroti cepatnya pejabat baru terseret praktik suap, bahkan hanya dalam hitungan hari setelah menjabat.
“Ini bukan sekadar moral hazard,” kata Gautama.
Menurut Gautama, kondisi tersebut menunjukkan adanya sistem yang telah terbentuk kuat dan bekerja secara otomatis. Dalam perspektif kontra intelijen, fenomena ini disebut sebagai
the system recruits the actor.“Artinya, bukan individu yang membentuk sistem, tapi sistem yang ‘merekrut’ individu. Siapa pun yang masuk akan berhadapan dengan pola yang sudah siap menarik,” kata Gautama.
Ia mengurai, sistem tersebut tidak hanya berupa praktik tersembunyi, tetapi telah membentuk norma informal, jaringan yang solid, hingga insentif yang mendorong partisipasi dalam praktik ilegal.
Bahkan, kata dia, ada mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Pejabat yang baru delapan hari menjabat itu bukan koruptor instan. Ia masuk ke sistem yang sudah hidup dan siap ‘mendidik’,” kata Gautama.
Gautama juga menilai praktik di Bea Cukai bukan hal baru. Ia mengaku telah lama melihat adanya kesenjangan gaya hidup yang mencolok di lingkungan tersebut.
“Dari dulu sudah terlihat. Ada yang hidupnya sangat nyaman, jauh di atas rata-rata. Ini bukan hal baru, tapi sudah lama mengkristal,” kata Gautama.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kondisi ini telah berdampak pada sistem operasional. Ruang diskresi yang besar, menurutnya, justru memperlebar celah penyimpangan.
“Ini sudah mempengaruhi sistem operasional. Diskresi yang besar membuka ruang penyimpangan yang semakin luas,” katanya.
Dalam konteks itu, langkah pemerintah melakukan pembenahan, termasuk menghadirkan figur dari luar institusi, dinilai sebagai upaya serius. Namun tantangannya tidak ringan, karena yang dihadapi bukan sekadar individu, melainkan sistem yang telah lama mengakar.
“Kalau hanya OTT (Operasi Tangkap Tangan), itu baru menyentuh permukaan. Yang dibutuhkan adalah pembersihan sistemik,” pungkas Gautama.
