KPK Panggil Tujuh Bos Perusahaan Travel Haji

Pemeriksaan Dilakukan di Dua Tempat

KAMIS, 16 APRIL 2026 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tujuh bos perusahaan travel haji dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 pada Kamis 16 April 2026.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dan di Kantor BPKP Perwakilan Yogyakarta," kata
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Tujuh saksi yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, yakni Silvia Indriani selaku Direktur Utama PT Indonesia International Business, Nunik P Wulandari selaku pengurus PT Intan Salsabila, A Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur Utama PT Jazirah Iman, Syatiri Rahman selaku Direktur PT Kafilah Suci Wisata, dan Fauzan selaku Direktur PT Kartika Utama.

Tujuh saksi yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, yakni Silvia Indriani selaku Direktur Utama PT Indonesia International Business, Nunik P Wulandari selaku pengurus PT Intan Salsabila, A Alfiah Putri Iriyanto selaku Direktur Utama PT Jazirah Iman, Syatiri Rahman selaku Direktur PT Kafilah Suci Wisata, dan Fauzan selaku Direktur PT Kartika Utama.

Sedangkan saksi yang dipanggil untuk diperiksa di kantor BPKP perwakilan Yogyakarta, yakni R Tanto Sri Hartono selaku Direktur Utama PT Zhafirah Mitra Madina, dan Habibi Iqbal Hidayat selaku Direktur Operasional PT Amanu.

KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khusus menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Yaqut lebih dulu ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Kamis, 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex ditahan di Rutan KPK cabang C1 pada Selasa, 17 Maret 2026.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Berita

Hukum

KPK Panggil Tujuh Bos Perusahaan Travel Haji

Pemeriksaan Dilakukan di Dua Tempat

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara