Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

SELASA, 14 APRIL 2026 | 23:37 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kesepakatan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) dinilai bukan hanya soal teknologi militer, tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih luas di sektor pertahanan. 

DPR menilai kerja sama ini bisa menjadi pintu masuk kolaborasi strategis lain ke depan.

Kesepakatan MDCP diteken Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C pada Senin, 13 April 2026. 


Perjanjian ini menjadi kerangka peningkatan kerja sama, mulai dari penguatan kapasitas militer hingga pengembangan teknologi pertahanan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat diplomasi militer Indonesia sekaligus menyesuaikan kemampuan TNI dengan dinamika geopolitik global. 

Ia menyebut kerja sama ini juga mendukung peningkatan kualitas dan pemahaman teknologi pertahanan.

“Ya tentunya ini adalah sebuah langkah untuk memperkuat pertahanan kita dari memadatkan diplomasi militer kita, memastikan perkembangan TNI yang selalu disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dengan kita juga meningkatkan kualitas dan juga pemahaman tentang teknologi begini yang berkaitan dan dalam upaya-upaya menjaga kedaulatan TNI,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa, 14 April 2026. 

Menurut dia, fokus kerja sama memang salah satunya pada teknologi, namun MDCP tidak terbatas pada aspek tersebut. 

Politikus Golkar itu menegaskan kesepakatan ini dapat menjadi jalur pembuka untuk kerja sama lain yang lebih luas di bidang pertahanan.

“Itu salah satu channeling dan itu bisa membuka kesempatan untuk kerja sama-kerja sama di bidang lainnya yang berkaitan dengan pertahanan kita,” jelas Dave.

Ia juga menyinggung bahwa kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sudah lama berjalan dengan berbagai negara. Indonesia, kata dia, terus melakukan modernisasi militer melalui kemitraan dengan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Turki.

“Ya kalau pengadaan alutsista itu selalu ada ya. Kan kita kan melakukan modernisasi peralatan dengan semua pihak, kan ada pembelian pesawat tempur dari Amerika, dari Prancis, terus juga dengan kerja sama dengan Turki, ataupun juga dengan negara-negara lain,” pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya