Berita

Diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” di Gedung Joang 45, Selasa 14 April 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Dewan Kebon Sirih: Bukti Negara Hadir, Pengelolaan Air Kembali ke BUMD

SELASA, 14 APRIL 2026 | 22:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Air merupakan hak dasar masyarakat yang tidak tergantikan. Namun selama sekitar 25 tahun, pengelolaan air di Jakarta berada dalam skema swastanisasi yang berorientasi pada keuntungan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” di Gedung Joang 45, Selasa 14 April 2026.

“Sekarang pengelolaan air sudah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD. Ini penting agar negara hadir menjamin akses air bersih yang berkeadilan,” ujar Basri.


Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk kekurangan sambungan air perpipaan sekitar 20 persen dan kebutuhan modernisasi infrastruktur. 

Di sisi lain, kata politisi Partai Golkar ini, keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala serius, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti creative financing dengan melibatkan pihak swasta.

Basri juga menyampaikan target pemerintah untuk menuntaskan seluruh jaringan air perpipaan dalam beberapa tahun ke depan.

"Hal ini disertai inovasi sistem pembayaran yang direncanakan menyerupai token listrik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PAM JAYA Syahrul Hasan mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 82 persen, dengan kapasitas produksi mencapai 23.000 liter per detik.

Ia menyebutkan ketergantungan terhadap pasokan air baku dari Jatiluhur serta kondisi jaringan pipa yang luas menjadi tantangan utama.

“PAM JAYA terus melakukan modernisasi, termasuk penggantian pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan sistem air mencapai Rp34 triliun, dengan sebagian besar didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, PAM JAYA saat ini telah melayani sekitar 1,2 juta pelanggan, meskipun masih menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang bergantung pada air tanah. Untuk itu, program zona bebas air tanah terus dikembangkan.

Dari sisi kualitas, Syahrul menegaskan bahwa air PAM JAYA telah memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi, bahkan telah memperoleh sertifikasi halal pada 2025 berdasarkan kajian keagamaan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya