Berita

Ilustrasi Pencari Kerja

Politik

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

SELASA, 14 APRIL 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan sebanyak 67 persen perusahaan tidak berencana membuka lowongan kerja baru. Temuan ini memunculkan kekhawatiran terhadap prospek penyerapan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi yang belum stabil.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya bagi sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, sektor privat selama ini menjadi lokomotif utama dalam menciptakan lapangan kerja.

“Privat sector selalu jadi lokomotif penyerapan tenaga kerja. Survei di atas memberikan sinyal bahaya bagi penyerapan tenaga kerja,” ujar Mardani lewat akun  X miliknya, Selasa, 14 April 2026.


Ia menekankan perlunya langkah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pengambil kebijakan untuk memetakan akar persoalan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian geopolitik dinilai turut memengaruhi minimnya ekspansi dunia usaha.

Politikus PKS itu juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar mengeluarkan kebijakan yang lebih longgar guna memberi ruang bagi sektor privat untuk berekspansi.

“Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan bisa menggerakkan lokomotif ini dengan kebijakan yang lebih longgar dan memberi privat sector kesempatan untuk expand the business,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit secara disiplin guna menciptakan iklim usaha yang sehat.

Mardani mengingatkan bahwa saat ini sudah terlalu banyak pekerja yang terserap ke sektor informal, terutama sebagai pengemudi ojek online. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Sudah terlalu banyak pekerja kita masuk ke sektor informal, mayoritasnya driver ojol, yang bisa jadi sudah sesak dan bisa berbahaya ke depannya,” pungkasnya.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya