Berita

Ilustrasi Pencari Kerja

Politik

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

SELASA, 14 APRIL 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan sebanyak 67 persen perusahaan tidak berencana membuka lowongan kerja baru. Temuan ini memunculkan kekhawatiran terhadap prospek penyerapan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi yang belum stabil.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya bagi sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, sektor privat selama ini menjadi lokomotif utama dalam menciptakan lapangan kerja.

“Privat sector selalu jadi lokomotif penyerapan tenaga kerja. Survei di atas memberikan sinyal bahaya bagi penyerapan tenaga kerja,” ujar Mardani lewat akun  X miliknya, Selasa, 14 April 2026.


Ia menekankan perlunya langkah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pengambil kebijakan untuk memetakan akar persoalan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian geopolitik dinilai turut memengaruhi minimnya ekspansi dunia usaha.

Politikus PKS itu juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar mengeluarkan kebijakan yang lebih longgar guna memberi ruang bagi sektor privat untuk berekspansi.

“Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan bisa menggerakkan lokomotif ini dengan kebijakan yang lebih longgar dan memberi privat sector kesempatan untuk expand the business,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit secara disiplin guna menciptakan iklim usaha yang sehat.

Mardani mengingatkan bahwa saat ini sudah terlalu banyak pekerja yang terserap ke sektor informal, terutama sebagai pengemudi ojek online. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Sudah terlalu banyak pekerja kita masuk ke sektor informal, mayoritasnya driver ojol, yang bisa jadi sudah sesak dan bisa berbahaya ke depannya,” pungkasnya.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya