Berita

Ilustrasi Pencari Kerja

Politik

Miris, Makin Banyak Perusahaan Tak Buka Lowongan Kerja

SELASA, 14 APRIL 2026 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan sebanyak 67 persen perusahaan tidak berencana membuka lowongan kerja baru. Temuan ini memunculkan kekhawatiran terhadap prospek penyerapan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi yang belum stabil.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya bagi sektor ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, sektor privat selama ini menjadi lokomotif utama dalam menciptakan lapangan kerja.

“Privat sector selalu jadi lokomotif penyerapan tenaga kerja. Survei di atas memberikan sinyal bahaya bagi penyerapan tenaga kerja,” ujar Mardani lewat akun  X miliknya, Selasa, 14 April 2026.


Ia menekankan perlunya langkah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pengambil kebijakan untuk memetakan akar persoalan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian geopolitik dinilai turut memengaruhi minimnya ekspansi dunia usaha.

Politikus PKS itu juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar mengeluarkan kebijakan yang lebih longgar guna memberi ruang bagi sektor privat untuk berekspansi.

“Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan bisa menggerakkan lokomotif ini dengan kebijakan yang lebih longgar dan memberi privat sector kesempatan untuk expand the business,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit secara disiplin guna menciptakan iklim usaha yang sehat.

Mardani mengingatkan bahwa saat ini sudah terlalu banyak pekerja yang terserap ke sektor informal, terutama sebagai pengemudi ojek online. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Sudah terlalu banyak pekerja kita masuk ke sektor informal, mayoritasnya driver ojol, yang bisa jadi sudah sesak dan bisa berbahaya ke depannya,” pungkasnya.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya