Penggiat kebijakan publik, Andrianto Andri. (Foto: Ilustrasi)
Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total kabinet kian menguat di tengah kekecewaan publik terhadap arah pemerintahan yang dinilai jauh dari harapan rakyat.
Penggiat kebijakan publik, Andrianto Andri mengatakan, komposisi kabinet saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan hasil kompromi politik dengan kekuasaan sebelumnya di era Joko Widodo alias Jokowi.
"Publik sudah terlalu lama menelan kekecewaan. Lebih dari satu dekade, arah pemerintahan terasa jauh dari harapan rakyat," kata Andrianto kepada RMOL, Minggu, 12 April 2026.
Andrianto menegaskan, kritik terhadap pemerintah terus mengalir secara masif dan menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan.
"Banyak kalangan menilai komposisi kabinet saat ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat, melainkan kompromi politik yang sarat ‘dagang sapi’ dengan rezim sebelumnya," tegasnya.
Menurutnya, sejumlah menteri yang masih bertahan justru membawa beban masa lalu, baik dari sisi kinerja maupun rekam jejak kebijakan yang dipertanyakan.
"Publik melihat aroma kuat ‘menteri titipan’ yang lebih merepresentasikan kepentingan politik lama ketimbang agenda perubahan," terangnya.
Andrianto juga menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai belum menunjukkan arah yang kuat di tengah dinamika global.
"Kinerja pun tak berbicara banyak. Kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan cenderung reaktif dan minim terobosan. Bahkan muncul kritik terkait praktik kekuasaan yang dianggap sarat konflik kepentingan," jelasnya.
Sementara itu, sejumlah menteri dinilai tidak menunjukkan kinerja menonjol dan justru lebih sering menjadi sasaran kritik publik.
"Semua ini bermuara pada satu kesimpulan, kabinet saat ini butuh perombakan total," tegas Andrianto.
Ia menekankan bahwa langkah reshuffle yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian biasa, melainkan tindakan tegas untuk memutus pengaruh lama dalam pemerintahan.
"Ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ini soal keberanian politik. Prabowo Subianto dituntut mengambil langkah tegas memutus ketergantungan pada bayang-bayang kekuasaan lama, dan membersihkan kabinet dari figur-figur yang tak lagi relevan," pungkasnya.
