Sejumlah aktivis nasionalis, tokoh Islam, hingga purnawirawan TNI. (Foto: Dok. Pribadi)
Sejumlah aktivis nasionalis, tokoh Islam, hingga purnawirawan TNI mendeklarasikan diri bergabung dalam Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia (Gaksi). Mereka menyerukan perlawanan terhadap pihak yang disebut sebagai pengkhianat konstitusi.
Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Soenarko, serta Soni Santoso, dan digelar di Jakarta baru-baru ini.
“Jadi kami berharap, ke depannya kehidupan bangsa Indonesia bisa lebih bagus lagi dan berjalan sesuai dengan konstitusi seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita,” kata Soni dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 11 April 2026.
Sementara itu, Marwan Batubara menyoroti tiga isu utama yang dinilai perlu dituntaskan, yakni polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dugaan pelanggaran hukum, serta pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
“Bicara tentang ijazah itu sebetulnya itu sangat terkait dengan fakta di alinea keempat pembukaan UUD itu ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kaitannya dengan pendidikan, dan pendidikan ini salah satu tolak ukurnya adalah ijazah,” ujar Marwan.
Ia menegaskan bahwa ijazah merupakan salah satu syarat penting dalam berbagai jabatan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kalau masalah ijazah ini dianggap masalah sepele, yang jelas di konstitusi diwajibkan, maka telah terjadi kejahatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Jokowi baik untuk diri Jokowi sendiri maupun terhadap anaknya sendiri Gibran yang dimajukan sebagai Wakil Presiden. Karena ijazah keduanya diragukan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Rustam Effendi mengaku merasakan adanya kejanggalan dalam proses hukum yang ditangani aparat kepolisian terkait kasus tersebut.
“Oleh karena itu saya berharap Pak Prabowo untuk langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus ijazah Jokowi ini sesuai dengan fakta yang ada. Harus dibongkar siapa dan dimana ijazah Jokowi itu dibuat," katanya.
Rustam juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta klarifikasi dari Pratikno terkait polemik tersebut.
“Jika Prabowo tidak berani melakukan hal tersebut berarti Prabowo bukan sosok presiden yang benar atau tidak baik. Karena melindungi orang yang jelas-jelas sudah melakukan kejahatan,” pungkasnya.
