Berita

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) (Foto: Istimewa)

Politik

Aliansi Mahasiswa Nusantara Polisikan Saiful Mujani

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 16:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) resmi melayangkan laporan terhadap Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada Jumat 10 April 2026. 

Laporan tersebut telah diterima secara resmi dengan nomor laporan LP/B/2484/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 10 April 2026, yang berkaitan dengan  pernyataan yang dinilai mengarah pada tindakan penghasutan di muka umum.

Dalam konferensi pers di depan markas Polda Metro Jaya, Dewan Pembina DPP AMAN, Muhammad Fadli, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan NKRI. 


Berdasarkan kajian internal dan sejumlah bukti awal yang diserahkan, DPP AMAN menduga Saiful Mujani telah melanggar Pasal 246 Huruf A dan Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pihak pelapor menekankan bahwa aksi ini murni gerakan moral, bukan pesanan politik praktis.

“DPP AMAN hadir sebagai elemen masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal bangsa ini dari segala bentuk ancaman, termasuk dugaan tindakan Penghasutan untuk menggulingkan pemerintahan yang Sah yang Kemudian dapat merusak tatanan negara,” ujar perwakilan DPP AMAN.

DPP AMAN mengimbau publik untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada pihak kepolisian. Mereka berjanji akan mengawal jalannya proses hukum agar tetap transparan, profesional, dan adil.

Sebagai penutup, DPP AMAN menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas dalam negeri di tengah situasi geopolitik global yang memanas akibat konflik antara Iran, Amerika, dan Israel.

"Indonesia termasuk bisa menjaga stabilitas politik dan keamanannya, kita tidak mau masyarakat panik dan kemudian terjadi cheos dan sebagainya, semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan," pungkas pihak DPP AMAN.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya