SELAMA perang antara Amerika, Israel, dan Iran yang menggelegar, ada gema lain yang tak kalah nyaring. Tapi ia lahir dari tempat yang jauh lebih sederhana: warung kopi, grup WhatsApp, dan ruang-ruang diskusi kecil yang sering kali lebih panas dari ruang sidang PBB.
Tiba-tiba, percakapan melompat dari misil dan Selat Hormuz ke soal lama yang siap menyala kapan saja yakni Syiah dan Sunni. Seolah setiap konflik geopolitik di Timur Tengah selalu punya “bonus konflik” di kepala umat, yang tak pernah benar-benar selesai sejak berabad silam.
Di satu sisi, suara pembela Sunni mengeras. Mereka berdiri di atas argumen teologis yang sudah lama beredar, dengan alasan membawa amanah menjaga kemurnian akidah. Tuduhan mereka klasik, tetapi tetap ampuh bahwa Syiah mengkafirkan para sahabat utama dan keluarga Nabi.
Tuduhan ini seperti lagu lama yang selalu diputar ulang setiap kali suhu politik naik. Anehnya, wacananya selalu terdengar baru bagi generasi yang belum sempat memeriksa ulang sumbernya. Diskusi jadi ramai, dan tak pernah berujung.
Di sisi lain, para pendukung Syiah tidak tinggal diam. Mereka dengan tegas menolak tuduhan tersebut, bahkan dengan keyakinan yang sama kuatnya. Mereka menegaskan bahwa Islam mereka tidak berbeda: kiblat yang sama, syahadat yang sama, Al-Qur’an yang sama.
Bagi mereka, tuduhan itu adalah warisan polemik sejarah yang terus dipelihara, bukan kenyataan utuh dari praktik keagamaan mereka hari ini. Maka dialog berubah menjadi dua monolog panjang yang berjalan sejajar, tetapi tak pernah benar-benar bersentuhan.
Lalu, di tengah riuh itu, muncul suara yang terasa ganjil, bahkan bagi sebagian orang mungkin “tidak nyambung”. Suara itu datang dari jantung dunia Sunni sendiri, dari seorang ulama Saudi, Muhammad Abdul Karim al-Issa, yang posisinya kini tidak sembarangan.
Dia Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan simpul pengaruh global yang menghubungkan otoritas keagamaan, diplomasi internasional, dan arah wacana Islam dunia.
Sejak masa lalu, organisasi ini menjadi ruang gerak tokoh besar seperti Mohammad Natsir melalui jejaring Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia. Bahkan ia turut mewarnai literatur keislaman di Indonesia, termasuk penerbitan buku-buku kritis terhadap Syiah.
Maka, berdiri di posisi itu bukan sekadar soal ilmu, tetapi juga soal keseimbangan, keberanian, dan kemampuan berjalan di atas tali yang tegang.
Di Saudi Arabia sendiri, Al-Issa bukan figur yang lahir dari ruang hampa. Ia pernah menjadi Menteri Kehakiman, kemudian tampil sebagai wajah baru diplomasi keagamaan Saudi yang lebih terbuka.
Ia aktif dalam dialog lintas agama, mengunjungi situs Auschwitz sebagai simbol penolakan terhadap kekejaman kemanusiaan, berbicara di sinagog, bertemu para rabi, dan mendorong kerja sama lintas iman.
Di saat sama, ia tetap berdiri dalam tradisi Sunni yang kuat, tanpa kehilangan pijakan identitasnya. Ini kombinasi yang tak mudah, karena setiap langkah selalu diawasi dari dua arah dimana dari dalam yang khawatir kehilangan kemurnian, dan dari luar yang menuntut keterbukaan.
Dalam konteks Syiah, pandangan al-Issa justru terasa seperti upaya merapikan rumah yang sudah lama penuh prasangka. Ia membedakan dengan tegas antara “mazhab” sebagai hasil dialektika ilmu, dengan “sektarianisme” sebagai produk politik.
Ia menyatakan bahwa Syiah adalah bagian dari umat Islam, saudara dalam lingkaran yang sama, selama masih bersaksi pada syahadat dan menghadap kiblat yang satu.
Tetapi pada saat yang sama, ia tidak menutup mata terhadap praktik politik Iran yang dinilainya merusak stabilitas kawasan. Di sinilah letak keseimbangannya dimana mengkritik tanpa menggeneralisasi, membedakan tanpa memecah.
Lebih jauh, al-Issa juga menunjukkan penghargaan terhadap tradisi keilmuan Syiah. Ia mengakui mengenal dan bahkan mengambil manfaat dari karya-karya tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr dan Murtadha Muthahhari.
Ia memuji kapasitas fikih dan ushul mereka, sesuatu yang jarang diucapkan secara terbuka oleh tokoh dari arus utama Sunni. Ini bukan sekadar sopan santun akademik, melainkan pengakuan bahwa peradaban Islam dibangun oleh banyak tangan, bukan satu mazhab saja.
Pertemuan-pertemuannya dengan ulama Iran, termasuk dengan Ayatollah Al-Arafi, menunjukkan satu hal penting, bahwa dialog masih mungkin, bahkan di tengah ketegangan geopolitik.
Dalam forum-forum internasional, ia terus mendorong pendekatan taqrib, mendekatkan mazhab, bukan mencairkan identitas, tetapi mengelola perbedaan dengan akal sehat.
Ia juga berulang kali mengingatkan bahwa ekstremisme tidak punya mazhab tunggal; ia bisa muncul di Sunni maupun Syiah, dan hanya bisa dilawan dengan moderasi yang berakar pada nilai Islam itu sendiri.
Di titik ini, kita seperti diajak melihat ulang peta besar. Bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperdebatkan perbedaan, sampai lupa membedakan mana wilayah ilmu dan mana wilayah politik.
Bahwa mazhab bisa menjadi jalan memahami agama, tetapi juga bisa diseret menjadi alat kekuasaan. Dan ketika itu terjadi, yang rusak bukan hanya hubungan antar kelompok, tetapi juga cara kita memandang Islam itu sendiri.
Perang di Timur Tengah mungkin akan berhenti atau berubah bentuk, tetapi percakapan tentang Syiah dan Sunni akan terus hidup.
Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab, apakah kita ingin mewarisinya sebagai konflik, atau sebagai khazanah?
Karena, umat ini terlalu luas untuk disempitkan oleh satu tafsir, tetapi juga terlalu berharga untuk terus dibiarkan retak oleh prasangka yang tak pernah diperiksa ulang.
