Berita

Sejumlah kepala desa menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabopaten Toba, Sumatera Utara. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 23:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Pariwisata diminta tidak memperpanjang jabatan Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (Dirut BPODT) Jimmy Bernado Panjaitan.

Usulan itu disuarakan sejumlah kepala desa yang mewakili masyarakat Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabopaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 8 April 2026.

Jimmy Bernado Panjaitan dianggap gagal memimpin BPODT karena tidak mampu mewujudkan visi dan misi organisasi. Akibatnya potensi destinasi wisata Danau Toba tidak kunjung tergarap dengan baik.


Kepala Desa Pardomuan, Tamba Tua Sirait  mengatakan, masa jabatan Jimmy telah berakhir pada 25 Maret 2026, dan diharapkan tidak diperpanjang. 

"Kami minta  Kementerian Pariwisata memperhatikan aspirasi kami untuk  kemajuan pengelolaan Danau Toba," kata Tamba Tua Sirait dikutip dari RMOLSumut, Kamis 9 April 2026.

Menanggapi aspirasi warga, anggota DPRD Kabupaten Toba, Candrow Manurung, mendesak pihak BPODT segera memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan memberdayakan pelaku budaya yang ada di Danau Toba, khususnya masyarakat sekitar Kaldera (Kecamatan Ajibata).

"Terkait kinerja dari BPODT akan saya sampaikan kepada pimpinan, demikian juga usulan masyarakat agar Jimmy tidak lagi menjabat Dirut dua periode," kata Candrow Manurung.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya