Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dikritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.
Ia menilai narasi yang dibangun JK tidak didasarkan pada data fiskal terkini, bahkan berpotensi memanaskan situasi di tengah masyarakat.
“Analisis yang disampaikan Pak JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated (diperbarui, red). Bisa jadi ini terjadi karena Pak JK tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN,” ujar Misbakhun dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, April 2026.
Politikus Golkar itu menegaskan tidak seharusnya kenaikan harga minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM.
“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," ucap Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) ini.
Lebih lanjut, Misbakhun merujuk pada kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Legislator Golkar dari Dapil II Jawa Timur itu mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Menurut Misbakhun, kepastian soal harga BBM bersubsidi itu tetap berlaku meskipun harga minyak dunia diasumsikan mencapai 100 Dolar AS per barel.
“Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,” tuturnya.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang saat ini berada dalam kondisi sangat prima. Dia menyebut persediaan pangan saat ini sebagai yang tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 4,4 juta ton yang tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.
“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat," tegasnya.
Oleh karena itu, Misbakhun menyayangkan JK yang sebagai tokoh bangsa justru bersikap kurang bijaksana dalam berpendapat. Misbakhun menyebut wacana yang dilemparkan JK untuk memaksakan kenaikan harga BBM justru bersifat menyesatkan karena ketidakakuratan data dan analisisnya.
"Sangat mengkhawatirkan apabila analisis tidak akurat dari mantan wapres hendak dipakai untuk menekan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagai tokoh yang berpengalaman dua periode sebagai wakil presiden, sepantasnya Pak JK merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik yang sulit diprediksi," beber dia.
Lebih jauh, Misbakhun menyoroti pernyataan JK yang memprediksi adanya gejolak atau kerusuhan akibat isu ekonomi. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, seharusnya para tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan.
Atas dasar itu, Misbakhun meminta para elite politik berada dalam satu barisan bersama pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional. Menurut dia, hal itu penting agar kondisi politik tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa cemas akan isu kenaikan harga pokok.
"Kurang elok dan kurang bijaksana jika tokoh bangsa justru memanaskan suhu politik dengan prediksi kerusuhan. Rakyat butuh ketenangan, bukan dipanasi dengan isu yang bisa menimbulkan gejolak sosial," pungkasnya.
