Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Setneg)

Politik

Pengamat Nilai Narasi Penggulingan Tak Sejalan dengan Sikap Demokratis Prabowo

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, terkait narasi penggulingan Presiden Prabowo Subianto dinilai bertentangan dengan rekam jejak politik Prabowo yang selama ini berada dalam koridor demokrasi konstitusional.

Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menilai pandangan Saiful Mujani tidak mencerminkan pendekatan akademis yang berbasis data. Ia menilai narasi tersebut lebih didorong oleh asumsi dan emosi ketimbang analisis yang objektif.

Menurut Igor, alasan yang disampaikan Saiful—yang menyebut Presiden Prabowo seolah tidak terbuka terhadap aspirasi—tidak memiliki dasar yang kuat.


Ia mencontohkan, meskipun pernah mengalami kekalahan dalam Pemilu 2009 dan 2014, Prabowo tidak pernah menunjukkan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

“Justru Prabowo tetap memilih kembali bertarung dalam pemilihan berikutnya. Ini menunjukkan komitmennya terhadap jalur demokrasi konstitusional,” ujar Igor, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, Igor menilai Prabowo telah melalui proses politik secara bertahap dan konsisten dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia juga pernah berada di posisi oposisi pada periode 2014–2019, yang dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat.

Igor menambahkan, sikap politik Prabowo yang cenderung melihat sisi positif, baik dari kawan maupun lawan politik, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya dalam Pilpres 2024.

Dengan demikian, ia menilai narasi penggulingan yang disampaikan Saiful Mujani cenderung sarat kepentingan politik dan tidak sejalan dengan fakta perjalanan politik Prabowo yang dinilainya tetap berada dalam koridor demokrasi.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya