Berita

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani. (Foto: Istimewa)

Politik

Saiful Mujani Klarifikasi soal Ajakan Gulingkan Prabowo

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 06:49 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik dihebohkan dengan adanya potongan video yang memperlihatkan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani dalam sebuah diskusi bicara upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usai videonya viral, Saiful menegaskan bahwa pernyataanya dalam acara halalbihalal pengamat yang bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" pada 31 Maret 2026 soal pemakzulan atau impeachment bukan kategori makar. 

"Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak," kata Saiful melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis 9 April 2026.


Saiful mengatakan, pernyataan politiknya dalam acara halalbihalal pengamat itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo.

"Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik, dan partisipasi politik adalah inti dari demokrasi," kata Saiful.

Saiful menegaskan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik. Menurutnya, partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak. 

"Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai," kata Saiful.

Ia menekankan, aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. 

"Itu demokrasi!" tegas Saiful.

Sikap dan tindakan politik itu, lanjut Saiful, bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh
konstitusi (UUD 1945). Ia masuk dalam wilayah kebebasan berbicara.

Saiful berpandangan, sikap yang disampaikannya secara verbal itu adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat yang dijamin UUD 1945.

"Apakah “sikap politik” itu “makar”? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang," kata Saiful.

Lalu mengapa Saiful melakukan political engagement dengan menyatakan sikap politik agar Presiden Prabowo diturunkan?

"Di acara halal bihalal itu saya bicara di bagian akhir. Penutup. Dan saya membuat kesimpulan setelah sebelumnya beberapa teman sudah bicara," kata Saiful.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Wall Street Menguat Terdorong Perkembangan Konflik Iran-AS

Kamis, 21 Mei 2026 | 08:18

Dolar AS Terkoreksi, Indeks DXY Turun ke 99,10

Kamis, 21 Mei 2026 | 08:07

Warga AS dari Zona Ebola Dievakuasi ke Eropa

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:50

Di DK PBB, Indonesia Kutuk Serangan RS Gaza dan Penahanan 9 WNI

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:38

RUPST Solid 89,53 Persen, AGRO Resmi Jalankan Peta Besar 2030

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:32

Logam Mulia Global Bangkit, Emas Spot Melesat 1,1 Persen

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:14

STOXX dan DAX Terbang, Investor Borong Saham Bank dan Semikonduktor

Kamis, 21 Mei 2026 | 07:00

Mahalnya Harga Sebuah Kepercayaan Pasar

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:41

Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti Bukan Teguran Biasa

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:17

Mengungkap Investor Kabur Bikin Rupiah Anjlok

Kamis, 21 Mei 2026 | 06:09

Selengkapnya