Berita

Kolase Ketua Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro dan Pendiri Lembaga Survei SMRC Saiful Mujani. (Foto: Produksi RMOL)

Politik

FKPPI Sayangkan Ajakan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo

RABU, 08 APRIL 2026 | 17:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan sikap menentang disampaikan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) DKI Jakarta, terhadap seruan penggulingan Presiden Prabowo Subianto oleh Pendiri Lembaga Survei SMRC Saiful Mujani.

Ketua Pengurus Daerah IX FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro menyatakan, ajakan Saiful Mujani menggulingkan Presiden Prabowo merupakan langkah inkonstitusional.

"Kami menyayangkan diksi provokatif, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang. Penggunaan diksi 'menjatuhkan' di luar jalur formal oleh seorang tokoh intelektual," ujar Bambang dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.


Menurutnya, narasi yang dibangun sosok sekaliber Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut berpotensi memicu kegaduhan, dan mengganggu stabilitas politik nasional. 

Dia meyakini, pergerakan kebebasan sipil seharusnya dibangun dalam ruang proses demokrasi yang dikelola melalui dialog dan penguatan kinerja, dengan berpegang teguh pada aturan konstitusi yang berlaku.

"Segala bentuk narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak produktif harus dihindari, agar energi bangsa tidak habis untuk konflik internal, melainkan fokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Oleh karenanya, Bambang mengajak semua pihak agar menghormati mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu yang telah ditetapkan secara sah. 

"Karenanya, segala upaya untuk mengganti kepemimpinan nasional wajib mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga kami mengajak semua untuk tetap fokus pada pembangunan," katanya.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh langkah pemerintah untuk tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat tanpa terdistraksi oleh kegaduhan politik yang tidak produktif," demikian Bambang menambahkan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya