Kemenhaj Masih Godok Skema Pembiayaan agar Tak Bebankan Jemaah Haji 2026

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga saat ini masih menggodok skema pembiayaan haji 2026 agar tak membebani jemaah.

Sebab, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bahwa sekalipun ada kenaikan biaya haji 2026 dampak gejolak di kawasan Timur Tengah, agar tidak membebani jemaah haji. 

“Memang permintaan Presiden, apapun yang terjadi, kalau toh nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita,” kata Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Gus Irfan menyebut bahwa beberapa waktu lalu sudah dibahas dan disimulasikan dengan berbagai skema mengenai pembiayaan haji 2026.

“Tapi nanti, nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya,” katanya. 

Kendati begitu, Gus Irfan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebankan pada jemaah haji tahun selanjutnya. 

“Artinya kalau biaya sekarang ini dibebankan kepada jemaah tahun depan, saya kira enggak. Saya kira enggak,” tegasnya. 

Atas dasar itu, Gus Irfan menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini masih terus menggodok dan mencarikan solusi atas kenaikan biaya penerbangan namun tidak membebani jemaah haji 2026.

“Masih sedang digodok. Nanti sorelah ada keputusan kita ngambil dari mana nanti, ya,” pungkasnya.