Berita

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan (Tangkapan layar dari siaran YouTube DPR)

Politik

Total Kuota Haji Khusus 2026 Sebanyak 17.680, Masih Sisa 167

RABU, 08 APRIL 2026 | 14:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan realisasi distribusi kuota haji khusus tahun 2026 hampir sepenuhnya terserap. Dari total kuota 17.680, saat ini masih tersisa 167 kuota yang diharapkan segera terisi.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. 

“Kuota haji khusus berjumlah 17.680 didistribusikan sebesar 16.104 jemaah dan 1.107 petugas haji khusus. Realisasi distribusi kuota haji khusus telah mencapai 17.513 dengan sisa 167. Mudah-mudahan yang sisa ini bisa segera terisi,” ungkap Irfan Yusuf.


Gus Irfan menjelaskan, sisa kuota tersebut telah dilakukan pelunasan pada 2 hingga 7 April 2026 dengan total 146 jemaah yang melunasi, terdiri dari 129 jemaah berhak berangkat dan 17 jemaah cadangan.

Selanjutnya, seluruh proses visa bagi jemaah yang berhak berangkat dijadwalkan mengikuti ketentuan Arab Saudi, dengan batas akhir pada 7 April pukul 04.00 waktu Arab Saudi.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memproses pengembalian saldo setoran Bipih khusus serta pembatalan keberangkatan. Per 2 April 2026, pengembalian saldo setoran Bipih khusus telah mencapai 15.070 jemaah dengan total nilai 120.560.000 dolar AS.

Sementara itu, hingga 7 April 2026, jumlah pembatalan haji khusus tercatat sebanyak 1.440 jemaah dengan nilai 7.976.000 dolar AS. Rinciannya, 1.296 jemaah telah diproses ke BPKH dan 144 jemaah masih dalam tahap verifikasi.

Terkait transportasi, data penerbangan haji khusus 2026 menunjukkan distribusi jemaah pada tujuh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Setiap PIHK memiliki kombinasi penerbangan langsung dan transit dengan maskapai yang beragam sesuai dengan data yang ada di layar,” tuturnya. 

Selain itu, Pemerintah juga telah meminta para penyelenggara untuk mengantisipasi potensi kendala penerbangan transit di kawasan Timur Tengah, dengan menyiapkan alternatif penerbangan langsung ke Arab Saudi.

“Progres penerbitan visa menunjukkan capaian yang sangat baik dengan hanya sebagian kecil yang masih dalam tahap penyelesaian,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya