Gedung KPK Jakarta (RMOL/Jamaludin Akmal)
Tujuh orang petinggi perusahaan travel haji kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Rabu, 8 April 2026, ketujuh orang tersebut akan diperiksa sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dan di Gedung Merah Putih," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, 8 April 2026.
Saksi-saksi yang dipanggil ke Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur, yakni Nana Roesdiyana selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, Fatichotun Nayiroh selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, Nawali Aswar selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, dan Bambang Kuswanto selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sedangkan saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, yakni Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, Andi Ahmad Baharuddin selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan Khairuddin Sallu selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan staf khusus menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Yaqut lebih dulu ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Kamis, 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex ditahan di Rutan KPK cabang C1 pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam pengembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.
Kasus ini berakar dari kebijakan kontroversial pengelolaan kuota tambahan haji yang diduga sarat penyimpangan. Pada 2023, tambahan 8.000 kuota dari Arab Saudi semula disepakati seluruhnya untuk jemaah reguler. Namun, keputusan berubah sepihak melalui KMA 467/2023 yang membagi kuota menjadi 7.360 reguler dan 640 khusus.
Dalam praktiknya, penyidik menemukan dugaan permainan kotor berupa skema percepatan keberangkatan (T0 dan TX) yang melabrak antrean nasional. Para PIHK diduga dipalak fee 4.000-5.000 dolar AS per jemaah demi mendapatkan jatah tambahan.
Skandal serupa berulang pada 2024. Dari total tambahan 20.000 kuota, komposisi pembagian kembali diutak-atik menjadi 50:50 antara reguler dan khusus melalui KMA 1156/2023 dan KMA 130/2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jatah reguler diduga dialihkan ke jalur khusus.
Tak hanya itu, praktik pungutan fee kembali terendus dengan kisaran 2.000-2.500 dolar AS per jemaah yang diduga dibebankan kepada calon jemaah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung, dugaan praktik lancung ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.
