Kolase foto Jusuf Kalla dan Syahganda Nainggolan. (Foto: Produksi RMOL)
Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) agar Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinaikan, dianggap sebagai ketakutan yang berlebihan.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengarah kepada kemandirian energi.
Menurutnya, potensi kelangkaan energi terkhusus BBM akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, merupakan momentum yang justru dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia saat ini untuk menggenjot kemandirian energi.
“Ya, saya pikir kita ini percaya pada gerakan kemandirian energi yang sedang dilakukan oleh Presiden. Karena intinya kan Presiden ini sudah berusaha untuk melakukan berbagai aktivitas untuk melakukan konversi energi,” ujar Syahganda saat berbincang dengan
RMOL di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Ia mencontohkan, upaya pemerintah terus mentransformasi energi secara mandiri seperti mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Liquefied Natural Gas (LNG) hingga bisa tersalurkan ke rumah-rumah tangga masyarakat Indonesia.
“Dikonversi jadi ini, energi. Kemudian (konversi minyak biodiesel dari) B40-B50,” tegasnya.
Lagipula, aktivis era 1980-an lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu meyakini, keputusan Presiden Prabowo untuk menjaga harga jual BBM subsidi tetap seperti sekarang ini, yakni jenis Ron 90 (Pertalite) sebesar Rp10.000, adalah untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Sambil Presiden mengkalkulasi untung-rugi antara menaikkan dengan dia bertahan mensubsidi BBM, pada tingkat yang kalau kata Pak Purbaya (Menteri Keuangan) itu ada peningkatan sekitar Rp40 triliun harus keluarin uang untuk menambah subsidi itu,” urainya.
Syahganda meyakini, pemerintah juga kemungkinan besar akan terus melakukan evaluasi berkala, untuk meninjau kembali sebulan, dua bulan, atau tiga bulan ke depan perkembangan perang di Timur Tengah.
“Perangnya ini semakin besar atau kemudian pada akhirnya tiga bulan saja, misalnya seperti itu. Jadi sambil menunggu gitu. Yang paling penting kita tetap harus mengendalikan jangan sampai ada kelangkaan energi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Syahganda menyarankan agar Jusuf Kalla tidak terlalu kalut melihat kondisi perang, dan bahkan dalam mengkalkulasi dampaknya pada Indonesia, meskipun diprediksi harga minyak mentah global akan selalu berada di rata-rata 100 Dolar AS per barel sepanjang tahun 2026 ini.
“Nah, jadi Pak Jusuf Kalla enggak usah terlalu pikirannya ketakutan lah gitu. Yang paling penting kan di zaman Prabowo ini kemandirian energi betul-betul menjadi prioritas kan,” demikian Syahganda menambahkan.
