SEKITAR enam tahun lalu, saya diminta mengisi pelatihan pendidikan paralegal yang diselenggarakan oleh (YLBHI) di Jakarta. Dalam forum itu, saya berbicara tentang koperasi bukan sekadar sebagai badan usaha, melainkan sebagai alat perjuangan ekonomi yang berakar pada demokrasi dan kedaulatan anggota.
Seusai sesi, ketika saya hendak meninggalkan lokasi, seorang anak muda berlari menghampiri. Nafasnya tersengal, namun semangatnya terasa menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Ilham Dani, aktivis muda dari Serikat Pekerja Bank Danamon. Dengan lugas ia menyampaikan ketertarikannya pada gagasan koperasi sebagai kekuatan tandingan terhadap dominasi korporasi kapitalis. Baginya, koperasi bukan sekadar pelengkap, melainkan alternatif sistem yang harus diperjuangkan.
Ilham bercerita bahwa ia adalah anggota koperasi di tempat kerjanya, namun ia melihat organisasi itu berjalan stagnan. Minim inovasi, lemah partisipasi, dan kehilangan ruh perjuangan. Ia ingin mengubahnya. Lalu saya menjawab singkat, hampir seperti melempar tantangan: “Masuklah dulu menjadi pengurus. Setelah itu, kita bicara strategi.”
Jawaban itu bukan tanpa alasan. Dalam koperasi, perubahan tidak lahir dari wacana di luar, melainkan dari perjuangan di dalam. Demokrasi koperasi menuntut keberanian untuk mengambil tanggung jawab, bukan sekadar menjadi pengamat.
Tak butuh waktu lama, kesempatan itu datang. Dalam Rapat Anggota yang digelar secara daring di masa pandemi, Ilham terpilih sebagai ketua. Saya sempat menyaksikan dinamika pemilihan itu. Ia tidak hanya membawa gagasan, tetapi juga kepercayaan dari anggota.
Hari ini, saya diundang menghadiri Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Danamon (Kopkardan) yang dipimpinnya. Laporan yang disampaikan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Aset koperasi telah menembus lebih dari Rp93 miliar, dengan jumlah anggota mencapai 2.464 orang. Usahanya pun tidak lagi terbatas pada simpan pinjam, tetapi telah merambah sektor riil seperti kuliner dan ritel.
Namun, yang paling penting bukan sekadar angka pertumbuhan. Justru yang lebih mendasar adalah perubahan struktur kekuatan sosial ekonomi di dalam koperasi itu sendiri.
Usaha simpan pinjam sebagai tulang punggung koperasi menunjukkan transformasi yang berarti. Jika sebelumnya sangat bergantung pada modal pinjaman dari luar, kini ketergantungan itu menyusut menjadi hanya sekitar 41 persen. Artinya, mayoritas pembiayaan mulai ditopang oleh modal sendiri, yaitu dari partisipasi tabungan anggota.
Di sinilah makna kemandirian koperasi menemukan bentuk nyatanya. Ketika koperasi bergantung pada modal eksternal, maka sebagian besar manfaat ekonominya mengalir keluar dalam bentuk bunga dan keuntungan bagi kreditur. Namun ketika koperasi berdiri di atas kekuatan modal anggotanya sendiri, maka seluruh nilai tambah kembali kepada anggota.
Inilah esensi demokrasi ekonomi: anggota bukan hanya pengguna jasa, tetapi pemilik dan penentu arah organisasi. Mereka bukan objek, melainkan subjek.
Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia lahir dari meningkatnya kesadaran anggota. Kesadaran melahirkan partisipasi. Partisipasi melahirkan kemandirian. Dan kemandirian pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan bersama.
Hukum dasar koperasi bekerja dengan sederhana namun tegas: koperasi hanya akan tumbuh sejauh anggotanya terlibat dan percaya. Tanpa partisipasi, koperasi hanyalah badan hukum kosong. Tetapi dengan partisipasi yang hidup, koperasi menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Antusiasme anggota Kopkardan dalam Rapat Anggota Tahunan menjadi bukti konkret. Gedung pertunjukan di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, hanya mampu menampung sekitar 400 orang. Namun jumlah pendaftar mencapai 700 orang. Ruangan pun meluap. Sebagian peserta rela duduk lesehan, bahkan mengikuti dari luar ruangan. Ini bukan sekadar keramaian. Ini adalah ekspresi dari demokrasi yang hidup.
Rapat Anggota bukan formalitas administratif, melainkan forum kedaulatan tertinggi. Di sanalah anggota mendengar laporan, mengevaluasi kinerja, menetapkan arah kebijakan, dan menentukan masa depan koperasi. Transparansi dan akuntabilitas tidak dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif.
Dalam suasana seperti itu, saya melihat sesuatu yang jarang ditemukan: koperasi yang benar-benar dimiliki oleh anggotanya, bukan oleh segelintir elite pengurus.
Figur Ilham muncul di latar panggung seperti tokoh Luffy dalam film One Piece. Tervisual sebagai karakter keberanian, kebebasan, dan tekad untuk menantang kekuasaan besar. Simbol itu terasa tepat, meski tentu saja perjuangan koperasi tidak bergantung pada satu tokoh.
Ilham mungkin menjadi pemantik, tetapi perubahan Kopkardan adalah hasil kerja kolektif. Ia adalah refleksi dari kepemimpinan yang mampu menggerakkan, bukan mendominasi. Dalam koperasi, kepemimpinan sejati adalah kemampuan menumbuhkan partisipasi, bukan sekadar mengendalikan organisasi.
Kisah ini memberi pelajaran penting: koperasi tidak akan pernah menjadi kekuatan jika terus bergantung pada kekuatan modal dari luar. Koperasi hanya akan kuat jika berdiri di atas kaki anggotanya sendiri, mandiri secara ekonomi, dan demokratis dalam pengambilan keputusan.
Di tengah arus kapitalisme yang semakin terkonsentrasi, Kopkardan menunjukkan bahwa alternatif jalan keadilan koperasi itu nyata. Bahwa ekonomi tidak harus dikendalikan oleh segelintir pemilik modal. Bahwa kesejahteraan dapat dibangun melalui kepemilikan bersama dan pengelolaan yang demokratis.
Harapannya, apa yang terjadi di Kopkardan bukanlah pengecualian, melainkan menjadi inspirasi. Bahwa di tangan generasi muda yang berani, koperasi bisa kembali menemukan jati dirinya, sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, adil, dan berdaulat.
Dan seperti semangat “Luffy” yang menolak tunduk pada kekuasaan yang tidak adil, koperasi pun harus berani berdiri tegak melawan ketergantungan, menolak dominasi, dan membangun kekuatan dari dalam.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
