Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

SABTU, 04 APRIL 2026 | 05:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Arah kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dibaca secara kasat mata. 

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, pendekatan yang digunakan Prabowo lebih menyerupai Diplomasi Sandhi Yudha -- sebuah strategi yang menekankan operasi senyap, kerja intelijen, serta manuver taktis yang tidak selalu tampak di permukaan.

Dalam analisisnya, Amir menilai bahwa publik kerap keliru memahami langkah-langkah Prabowo yang terlihat aktif melakukan kunjungan luar negeri dan bergabung dalam forum global seperti Board of Peace (BoP).


Di balik itu, menurutnya, tersimpan pendekatan berlapis yang memadukan tradisi strategi klasik dengan pemikiran ideologis modern.

“Sandhi Yudha itu bukan sekadar diplomasi biasa. Ini adalah diplomasi yang bertumpu pada intelijen rahasia, taktik senyap, dan pengawasan ketat terhadap dinamika global maupun domestik,” kata Amir dalam keterangannya, dikutip Sabtu 4 April 2026.

Lebih jauh, Amir mengaitkan pola kepemimpinan Prabowo dengan konsep Gerpolek yang diperkenalkan oleh Tan Malaka. Gerpolek -- akronim dari gerilya, politik, dan ekonomi -- menjadi kerangka operasional dalam membaca langkah-langkah strategis pemerintah saat ini.

Dalam konteks ini, gerilya tidak selalu dimaknai sebagai perang fisik, melainkan manuver non-konvensional: operasi informasi, penguatan jaringan, hingga pengendalian opini publik. 

Politik dijalankan melalui konsolidasi kekuasaan dan diplomasi multilateral, sementara ekonomi menjadi fondasi utama untuk menopang kemandirian nasional.

Menurut Amir, tiga elemen ini terlihat dalam cara Prabowo mengelola hubungan internasional sekaligus menjaga stabilitas dalam negeri. 

“Ada upaya mengunci kekuatan dari dalam, sambil membaca dan memetakan kekuatan luar secara diam-diam,” kata Amir.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya