Berita

Prajurit TNI

Politik

Negara Harus Beri Santunan Maksimal dan Penghargaan bagi Prajurit Gugur

SELASA, 31 MARET 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan pentingnya pemberian santunan maksimal dan penghargaan negara kepada prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.

Menurut Didik, pengorbanan para prajurit tidak boleh hanya direspons dengan ucapan duka, melainkan harus diikuti langkah nyata dari negara, terutama dalam memastikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

“Berikan santunan maksimal dan penghargaan negara kepada keluarga korban,” kata Didik lewat akun X miliknya, Selasa, 31 Maret 2026.


Ia menilai, para prajurit yang dikirim ke medan konflik membawa nama bangsa dalam tugas kemanusiaan, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormati dan melindungi mereka, termasuk setelah gugur dalam tugas.

Di sisi lain, Didik juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap jatuhnya korban sebagai risiko biasa dalam misi perdamaian. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam misi UNIFIL, terutama terkait jaminan keamanan personel di lapangan.

Selain itu, pemerintah diminta lebih aktif menekan forum internasional, termasuk PBB, agar ada investigasi transparan atas insiden yang menewaskan prajurit TNI, serta memastikan adanya pertanggungjawaban pihak terkait.

“Jika terbukti Israel bersalah, bawa ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional," tegasnya.

Didik menegaskan, penghormatan terhadap prajurit yang gugur harus diwujudkan melalui tindakan konkret, baik dalam bentuk perlindungan maksimal bagi pasukan yang bertugas maupun jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya