Berita

Direktur Riset GREAT Institute, Perdana Wahyu Santosa. (Foto: Dok. Universitas YARSI)

Publika

Menakar Ongkos Surat Utang di Tengah Gejolak Global

SENIN, 30 MARET 2026 | 18:21 WIB | OLEH: PERDANA WAHYU SANTOSA*

PASAR keuangan kita sedang tidak sedang baik-baik saja, namun ia juga tidak sedang sekarat. Pekan ini, napas para pelaku pasar obligasi tampak sedikit memburu saat menatap layar terminal Bloomberg.

Pemerintah dijadwalkan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) di tengah suasana kebatinan pasar yang kurang ideal. Ibarat menjual payung di tengah badai, sang penjual—dalam hal ini negara—terpaksa harus menawarkan "pemanis" yang lebih tinggi agar payungnya laku dipinang.

Kenaikan yield atau imbal hasil tak terelakkan; sebuah konsekuensi logis dari risiko yang mulai merambat naik di kancah global.
 

 
Fenomena Risk-off

Data menunjukkan bahwa yield SUN tenor 10 tahun, yang menjadi acuan (benchmark) pasar, telah merangkak naik ke kisaran 6,85% hingga menyentuh level psikologis 6,9% pada akhir Maret 2026. Angka ini mencerminkan lonjakan sekitar 37 basis poin dalam sebulan terakhir.

Penyebabnya bukan rahasia lagi: eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah Brent hingga melampaui 100 Dolar AS per barel, serta tekanan pada nilai tukar Rupiah yang sempat terdepresiasi mendekati level Rp17.000 per Dolar AS.
 
Kondisi ini memicu fenomena risk-off. Investor asing mulai menarik dana dari pasar SBN—tercatat jual neto sekitar Rp3,3 triliun sejak awal tahun—dan beralih ke aset safe haven. Namun, jika kita menilik lebih dalam, tekanan ini bukan sekadar fenomena domestik, melainkan refleksi dari "parade" kenaikan suku bunga global yang belum usai.

Menariknya, yield spread antara Indonexia (10-year IDGB) dengan AS (10-year US Treasury) masih bertahan di kisaran 240-250 basis poin. 
 
Secara historis, angka ini menunjukkan bahwa obligasi kita masih memberikan premi risiko yang cukup atraktif dibandingkan dengan negara sebaya seperti Filipina atau Vietnam yang memiliki spread lebih tipis.
 
Meski kepemilikan asing di SBN kini tinggal sekitar 14-15%—membuat pasar kita lebih tahan terhadap pembalikan modal mendadak—hal ini menciptakan ketergantungan tinggi pada likuiditas perbankan domestik.

Ketika perbankan lebih memilih instrumen jangka pendek seperti SRBI, maka penyerapan di lelang SUN menjadi lebih "mahal" bagi APBN.

Sebaiknya apa?

Di tengah turbulensi ini, pemerintah perlu memperkuat strategi front-loading yang fleksibel. Jika pasar primer sedang "haus" akan imbal hasil tinggi, pemerintah bisa sedikit menahan diri dan mengoptimalkan saldo anggaran lebih (SAL) atau menarik pinjaman program dari lembaga multilateral yang bunganya lebih lunak.

Langkah taktis lainnya adalah memperlebar basis investor domestik, khususnya investor institusi non-bank seperti dana pensiun dan asuransi melalui insentif pada instrumen jangka panjang.
 
Selain itu, Bank Indonesia harus tetap menjadi "penjaga gawang" yang kredibel melalui intervensi di pasar sekunder untuk menstabilkan Rupiah. Stabilnya kurs adalah kunci utama untuk merayu kembali investor ke pasar obligasi.

Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus presisi; pasar perlu diyakinkan bahwa meskipun kebijakan fiskal 2026 bersifat ekspansif untuk agenda prioritas nasional, defisit anggaran akan tetap dijaga dalam batas aman di bawah 3% PDB. 
 
Narasi bahwa fundamental makro ekonomi kita—seperti surplus neraca perdagangan yang bertahan konsisten—harus terus digaungkan untuk membuktikan Indonesia tetap merupakan bright spot.
 
Penutup

Pada akhirnya, kenaikan yield SUN saat ini adalah "riyak" musiman akibat dinamika global, bukan cerminan rapuhnya fondasi rumah ekonomi kita. Kita tidak sedang berjalan di atas tanah yang retak.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di level 5,1% dan rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40%, kita memiliki ruang napas yang cukup lega.
 
Ongkos utang mungkin sedikit mahal hari ini, namun itu adalah harga yang pantas untuk menjaga roda pembangunan tetap berputar. Selama setiap rupiah utang dikonversi menjadi belanja produktif, maka kenaikan imbal hasil ini adalah investasi yang masuk akal demi menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian dunia.

*Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya