Berita

Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah. (Foto: Istimewa)

Politik

Diplomasi RI di Hormuz Berjalan Senyap tapi Terarah

MINGGU, 29 MARET 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Diplomasi Indonesia untuk meloloskan kapal di Selat Hormuz dinilai tidak terlambat, melainkan dilakukan secara tertutup dan spesifik sesuai karakter negosiasi tiap negara. 

Proses ini memang tidak bisa dibandingkan secara terbuka dengan negara lain.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Selat Hormuz dibatasi oleh Iran. Dampaknya, dua kapal tanker milik Pertamina, Pertamina International Shipping (PIS) VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan dan tengah diupayakan untuk melintas.


Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Iran telah memberi sinyal positif atas keamanan perlintasan kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakukan bersama KBRI Teheran dan pihak Pertamina untuk menyiapkan aspek teknis.

Di tengah situasi ini, sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand lebih dulu mendapat izin melintas. Namun, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur.

"Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia. Karena negosiasi itu itu sangat-sangat spesifik sifatnya,” tutur Teuku dalam keterangannya, dikutip Minggu, 29 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, setiap negara memiliki pendekatan berbeda, termasuk mempertimbangkan faktor hubungan bilateral, kepentingan strategis, hingga dinamika hukum internasional.

"Kemudian kemungkinan juga kapal masing-masing negara itu saling melihat bagaimana keberhasilan negara lain ya," lanjutnya.

Menurutnya, negosiasi Indonesia juga dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kasus kapal Iran MT Arman 114 yang sebelumnya ditangani di Indonesia. Hal ini dinilai dapat menjadi perhatian dalam proses lobi ke Teheran.

Hingga kini, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan diplomasi lintas kementerian untuk memastikan dua kapal Pertamina dapat segera keluar dari Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pendekatan politik, ekonomi, hingga komunikasi intensif dengan otoritas Iran.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya