Berita

Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah. (Foto: Istimewa)

Politik

Diplomasi RI di Hormuz Berjalan Senyap tapi Terarah

MINGGU, 29 MARET 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Diplomasi Indonesia untuk meloloskan kapal di Selat Hormuz dinilai tidak terlambat, melainkan dilakukan secara tertutup dan spesifik sesuai karakter negosiasi tiap negara. 

Proses ini memang tidak bisa dibandingkan secara terbuka dengan negara lain.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Selat Hormuz dibatasi oleh Iran. Dampaknya, dua kapal tanker milik Pertamina, Pertamina International Shipping (PIS) VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan dan tengah diupayakan untuk melintas.


Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Iran telah memberi sinyal positif atas keamanan perlintasan kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakukan bersama KBRI Teheran dan pihak Pertamina untuk menyiapkan aspek teknis.

Di tengah situasi ini, sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand lebih dulu mendapat izin melintas. Namun, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur.

"Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia. Karena negosiasi itu itu sangat-sangat spesifik sifatnya,” tutur Teuku dalam keterangannya, dikutip Minggu, 29 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, setiap negara memiliki pendekatan berbeda, termasuk mempertimbangkan faktor hubungan bilateral, kepentingan strategis, hingga dinamika hukum internasional.

"Kemudian kemungkinan juga kapal masing-masing negara itu saling melihat bagaimana keberhasilan negara lain ya," lanjutnya.

Menurutnya, negosiasi Indonesia juga dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kasus kapal Iran MT Arman 114 yang sebelumnya ditangani di Indonesia. Hal ini dinilai dapat menjadi perhatian dalam proses lobi ke Teheran.

Hingga kini, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan diplomasi lintas kementerian untuk memastikan dua kapal Pertamina dapat segera keluar dari Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pendekatan politik, ekonomi, hingga komunikasi intensif dengan otoritas Iran.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya