Berita

Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah. (Foto: Istimewa)

Politik

Diplomasi RI di Hormuz Berjalan Senyap tapi Terarah

MINGGU, 29 MARET 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Diplomasi Indonesia untuk meloloskan kapal di Selat Hormuz dinilai tidak terlambat, melainkan dilakukan secara tertutup dan spesifik sesuai karakter negosiasi tiap negara. 

Proses ini memang tidak bisa dibandingkan secara terbuka dengan negara lain.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Selat Hormuz dibatasi oleh Iran. Dampaknya, dua kapal tanker milik Pertamina, Pertamina International Shipping (PIS) VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan dan tengah diupayakan untuk melintas.


Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Iran telah memberi sinyal positif atas keamanan perlintasan kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakukan bersama KBRI Teheran dan pihak Pertamina untuk menyiapkan aspek teknis.

Di tengah situasi ini, sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand lebih dulu mendapat izin melintas. Namun, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai kondisi tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur.

"Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia. Karena negosiasi itu itu sangat-sangat spesifik sifatnya,” tutur Teuku dalam keterangannya, dikutip Minggu, 29 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, setiap negara memiliki pendekatan berbeda, termasuk mempertimbangkan faktor hubungan bilateral, kepentingan strategis, hingga dinamika hukum internasional.

"Kemudian kemungkinan juga kapal masing-masing negara itu saling melihat bagaimana keberhasilan negara lain ya," lanjutnya.

Menurutnya, negosiasi Indonesia juga dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kasus kapal Iran MT Arman 114 yang sebelumnya ditangani di Indonesia. Hal ini dinilai dapat menjadi perhatian dalam proses lobi ke Teheran.

Hingga kini, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan diplomasi lintas kementerian untuk memastikan dua kapal Pertamina dapat segera keluar dari Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pendekatan politik, ekonomi, hingga komunikasi intensif dengan otoritas Iran.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya