Berita

Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI). (Foto: Istimewa)

Politik

BMI akan Investigasi Aktor di Balik Tuduhan AHY Dalang Isu Ijazah Jokowi

MINGGU, 29 MARET 2026 | 06:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk segera menyeret pengelola kanal YouTube Dibikin Channel ke ranah hukum sangat tepat.

Demikian dikatakan Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Aditiya Utama yang didampingi Wakil Ketua Arnod Sihite dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 29 Mei 2026.

"Ini untuk memastikan ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks," kata Aditya.


Lebih dari sekadar langkah hukum formal, BMI juga akan melakukan investigasi mandiri dan tracing digital untuk mencari dalang di balik kanal Youtube Dibikin Channel. 

"BMI akan mencari tahu siapa yang mendanai dan siapa aktor intelektual di balik konten tersebut," kata Aditya.

BMI juga memberikan ultimatum terbuka kepada pengelola kanal Dibikin Channel dan aktor-aktor di belakangnya untuk segera menghentikan fitnahnya, menghapus konten terkait, dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada  Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Partai Demokrat.

"BMI yang akan bergerak mencari dan mengungkap wajah asli aktor di balik akun tersebut ke publik," pungkas Aditya.

Melalui kanal YouTube Dibikin Channel, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Ketua DPR Puan Maharani dan ulama Habib Rizieq Shihab dituduh bertindak sebagai koordinator dalam penyebaran isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya