Ilustrasi: Relawan SPPG Bogor Dramaga Ciherang 1 (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inspeksi mendadak (sidak) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai standar operasional (SOP) serta menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.
Upaya evaluasi dinilai penting untuk memenuhi ekspektasi publik yang terus meningkat terhadap program MBG
Berdasarkan riset terbaru dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di tiga Kabaputen/Kota di Jawa Tengah, dukungan terhadap program MBG ternyata datang dari berbagai lapisan ekonomi.
Sebanyak 85 persen dukungan datang dari keluarga berpendapatan rendah (di bawah Rp1 juta), 78 persen dari keluarga dengan pengeluaran Rp1-3 juta, 75 persen dari keluarga dengan pengeluaran Rp3-5 juta, dan 60 persen dari keluarga dengan pengeluaran Rp5-10 juta.
Direktur RISED, Fajar Rahmadi, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan ini melalui evaluasi total.
“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Fajar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu 26 Maret 2026.
Fajar juga mendukung langkah BGN yang tidak segan memberikan sanksi bagi mitra yang lalai. Menurutnya, standarisasi cara kerja dan higienitas adalah harga mati.
"Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya," tegas Fajar.
Dalam salah satu sidak, Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, menemukan beberapa dapur yang belum memenuhi standar, mulai dari pekerja yang tidak berseragam hingga lokasi memasak yang kurang layak.
“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegas Dony saat meninjau salah satu titik.
BGN berkomitmen untuk terus memantau setiap unit pelayanan agar anggaran negara benar-benar menghasilkan layanan gizi yang prima bagi generasi muda Indonesia.
