Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari (tengah). (Foto: Dok. KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor tersebut melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah rakyat.
Menurut Qodari, kedua program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menambahkan, keberlanjutan program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan.
Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah itu meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Untuk tahun 2026, target awal revitalisasi sekolah ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran Rp14,1 triliun. Namun pemerintah berencana meningkatkan jumlah tersebut secara signifikan.
“Kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, maka 2026 yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000 sekolah,” jelas Qodari.
Guna mendukung peningkatan target tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Langkah tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau sekitar 20 persen masyarakat terbawah.
“Pada pembangunan tahap kedua ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Jadi tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” tutup Qodari.
