Perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu menjadi aspek paling krusial di tengah kebijakan penghematan energi dan efisiensi anggaran negara.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, langkah penghematan harus dibarengi dengan penajaman target pada program-program sosial, seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT) jika diperlukan, subsidi energi yang tepat sasaran, program ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja produktif.
“Penghematan harus disertai dengan targeting yang tajam pada program-program sosial,” ujar Didik lewat akun X miliknya, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia mengingatkan, kebijakan efisiensi yang tidak tepat justru berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif. Jika penghematan dilakukan dengan memangkas belanja produktif atau mengurangi dukungan bagi kelompok rentan, maka risiko yang muncul adalah meningkatnya angka kemiskinan, memburuknya ketimpangan, hingga terganggunya stabilitas sosial.
Sebaliknya, hasil penghematan seharusnya direalokasikan ke sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang inklusif.
Didik juga menilai bahwa secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang secara historis berada di kisaran 5 persen, defisit APBN yang tetap terjaga di bawah batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta inflasi yang relatif stabil.
Dengan kondisi tersebut, target pemerintah pada 2026 dinilai masih realistis, yakni pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen dengan fokus 5,4 persen, inflasi di bawah 3,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran, selama kebijakan dijalankan secara tepat.
“Tantangan eksternal saat ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah. Disiplin fiskal yang ketat, dikombinasikan dengan pertumbuhan inklusif dan perlindungan sosial yang kuat, adalah kunci,” jelasnya.
Ia menambahkan, gerakan penghematan energi dan efisiensi APBN merupakan langkah rasional dan proaktif dalam menghadapi tekanan global.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas eksekusi, pengawasan indikator makro secara ketat, realokasi anggaran yang tepat, serta komunikasi yang transparan kepada publik.
"Dengan pendekatan yang seimbang ini, Indonesia bukan hanya mampu menyelamatkan APBN, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat," pungkasnya.
