Berita

Kepala KSP, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

101 Sekolah Rakyat Siap Tampung Ribuan Anak Miskin Ekstrem Mulai Juni

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. 

Pembangunan Sekolah Rakyat  diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut laporan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progresnya terus berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026


Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok siswa yang seluruhnya disediakan secara gratis.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. 

Sebarannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun demikian, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan mulai dibangun pada Oktober mendatang. 

Qodari menegaskan, distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal dan wilayah kepulauan.

Lebih jauh, pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi. 

Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya