Berita

Kepala KSP, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

101 Sekolah Rakyat Siap Tampung Ribuan Anak Miskin Ekstrem Mulai Juni

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. 

Pembangunan Sekolah Rakyat  diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut laporan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progresnya terus berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026


Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok siswa yang seluruhnya disediakan secara gratis.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. 

Sebarannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun demikian, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan mulai dibangun pada Oktober mendatang. 

Qodari menegaskan, distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal dan wilayah kepulauan.

Lebih jauh, pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi. 

Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya