Berita

Kepala KSP, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

101 Sekolah Rakyat Siap Tampung Ribuan Anak Miskin Ekstrem Mulai Juni

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. 

Pembangunan Sekolah Rakyat  diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut laporan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progresnya terus berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026


Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok siswa yang seluruhnya disediakan secara gratis.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. 

Sebarannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun demikian, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan mulai dibangun pada Oktober mendatang. 

Qodari menegaskan, distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal dan wilayah kepulauan.

Lebih jauh, pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi. 

Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya