Ilustrasi (Foto Dokuen laman djpb.kemenkeu)
Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur mulai disorot terkait potensi salah sasaran penerima manfaat, di tengah upaya pemerintah menjadikannya sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Kekhawatiran muncul pada kemungkinan praktik “titipan” hingga ketidaktepatan data penerima, mengingat sejumlah program bantuan sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kerap tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus berbasis data yang terukur dan objektif, yakni mengacu pada kelompok desil 1 dan desil 2 sebagai kategori masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling rendah secara ekonomi.
“Kita prioritaskan pada masyarakat desil 1 dan desil 2," ujar Benjamin, Selasa, 24 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penggunaan data desil menjadi kunci untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, sekaligus menutup celah intervensi non-teknis di tingkat pelaksana.
Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan distribusi bantuan sosial sering meleset akibat faktor kedekatan personal hingga nepotisme di tingkat lokal, sehingga penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria.
“Jangan sampai seperti zaman kemarin itu, misalnya kartu KIP atau KIS ini tidak sampai pada orang miskin,” lanjutnya.
Selain persoalan data, Benjamin juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam proses seleksi penerima, agar tidak terjadi penyisipan nama yang tidak berhak atau tidak memenuhi kriteria kemiskinan.
"Jangan sampai ada 'sisipan-sisipan' yang kita takuti,” kata Benjamin.
Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur saat ini telah berjalan di 19 titik dengan konsep boarding school, yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas asrama, konsumsi, hingga dukungan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan skema tersebut, program ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini terbatas oleh faktor ekonomi dan geografis.
DPRD Jawa Timur menegaskan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala, baik dari sisi ketepatan sasaran, pengelolaan anggaran, hingga kualitas pelaksanaan di lapangan, guna memastikan program ini benar-benar efektif dan tidak mengulang persoalan distribusi bantuan sosial yang terjadi sebelumnya.
