Berita

Ilustrasi (Foto Dokuen laman djpb.kemenkeu)

Politik

DPRD Jatim Wanti-Wanti Risiko Salah Sasaran Sekolah Rakyat

SELASA, 24 MARET 2026 | 13:44 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur mulai disorot terkait potensi salah sasaran penerima manfaat, di tengah upaya pemerintah menjadikannya sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Kekhawatiran muncul pada kemungkinan praktik “titipan” hingga ketidaktepatan data penerima, mengingat sejumlah program bantuan sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kerap tidak sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus berbasis data yang terukur dan objektif, yakni mengacu pada kelompok desil 1 dan desil 2 sebagai kategori masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling rendah secara ekonomi.


“Kita prioritaskan pada masyarakat desil 1 dan desil 2," ujar Benjamin, Selasa, 24 Maret 2026.

Ia menjelaskan, penggunaan data desil menjadi kunci untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, sekaligus menutup celah intervensi non-teknis di tingkat pelaksana.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan distribusi bantuan sosial sering meleset akibat faktor kedekatan personal hingga nepotisme di tingkat lokal, sehingga penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria.

“Jangan sampai seperti zaman kemarin itu, misalnya kartu KIP atau KIS ini tidak sampai pada orang miskin,” lanjutnya.

Selain persoalan data, Benjamin juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam proses seleksi penerima, agar tidak terjadi penyisipan nama yang tidak berhak atau tidak memenuhi kriteria kemiskinan.

"Jangan sampai ada 'sisipan-sisipan' yang kita takuti,” kata Benjamin.

Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur saat ini telah berjalan di 19 titik dengan konsep boarding school, yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga fasilitas asrama, konsumsi, hingga dukungan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan skema tersebut, program ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini terbatas oleh faktor ekonomi dan geografis.

DPRD Jawa Timur menegaskan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala, baik dari sisi ketepatan sasaran, pengelolaan anggaran, hingga kualitas pelaksanaan di lapangan, guna memastikan program ini benar-benar efektif dan tidak mengulang persoalan distribusi bantuan sosial yang terjadi sebelumnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya