Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)
DI TENGAH ketegangan yang terus berulang antara Iran dan Amerika Serikat, satu pola lama kembali muncul: perang narasi berjalan beriringan dengan konflik di lapangan.
Klaim diplomasi, bantahan resmi, hingga operasi militer saling bertabrakan, membentuk realitas yang sulit dipisahkan antara fakta dan kepentingan.
Pernyataan Donald Trump mengenai adanya negosiasi “intens dan produktif” dengan Teheran langsung dibantah keras oleh otoritas Iran. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan dengan Washington. Ia bahkan menyebut klaim tersebut sebagai upaya manipulasi opini dan pasar global.
Dari perspektif Iran, pernyataan semacam itu bukan sekadar misinformasi, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas: menciptakan persepsi stabilitas untuk meredam gejolak harga minyak dan tekanan ekonomi internasional.
Dalam sejarah panjang hubungan kedua negara sejak Revolusi Iran 1979, narasi sering kali menjadi instrumen kekuasaan yang sama pentingnya dengan kekuatan militer.
"Negosiasi” versus “Perlawanan"
Bagi Teheran, istilah negosiasi tidak selalu dimaknai sebagai dialog di meja perundingan. Pernyataan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang menyebut serangan militer sebagai “negosiasi melalui kekuatan di lapangan” mencerminkan doktrin lama; tekanan harus dibalas dengan tekanan.
Serangan yang dilaporkan menyasar wilayah Tel Aviv dan Dimona, serta pangkalan militer AS, dipandang bukan sekadar aksi balasan, tetapi pesan strategis. Dalam logika ini, kekuatan militer menjadi bahasa diplomasi alternatif, terutama ketika jalur formal dianggap tidak kredibel atau berat sebelah.
Di sisi lain, Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetap mempertahankan pendekatan militer aktif, bahkan ketika peluang diplomasi disebut masih terbuka oleh Washington. Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan bahkan di antara sekutu dekat Amerika sendiri.
Retakan dari Dalam Washington
Menariknya, narasi Iran mendapatkan resonansi tak terduga dari dalam tubuh pemerintahan Amerika. Pengunduran diri Joe Kent dari posisinya sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional menjadi sinyal adanya perpecahan internal.
Kent secara terbuka menolak asumsi bahwa Iran merupakan ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Ia bahkan menuduh adanya tekanan dari Israel dan pengaruh lobi domestik yang mendorong Washington ke arah konflik yang lebih luas.
Pernyataan tersebut mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan luar negeri AS: antara kepentingan strategis global, tekanan sekutu, dan opini publik domestik. Kritik Kent terhadap kampanye disinformasi juga memperkuat argumen Iran bahwa perang ini tidak hanya berlangsung secara militer, tetapi juga dalam ranah persepsi.
Konflik yang Melampaui Medan Tempur
Jika dilihat lebih luas, situasi ini bukan sekadar eskalasi terbaru, melainkan bagian dari siklus panjang ketegangan. Sejak keluarnya AS dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action, hubungan kedua negara terus bergerak dalam pola tekanan maksimum dan respons asimetris.
Bagi Iran, konsistensi sikap; menolak negosiasi di bawah tekanan, merupakan bagian dari strategi menjaga kedaulatan. Sementara bagi Amerika Serikat, kombinasi tekanan militer dan klaim diplomasi sering digunakan untuk mempertahankan posisi tawar di panggung global.
Namun, yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah tumpang tindih antara realitas dan narasi. Ketika satu pihak berbicara tentang “kesepakatan yang hampir tercapai,” pihak lain justru melihatnya sebagai konstruksi politik.
Kesimpulan: Siapa Mengendalikan Cerita?
Dalam konflik modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang unggul di medan perang, tetapi juga oleh siapa yang mampu mengendalikan cerita. Iran, melalui bantahan tegas dan retorika perlawanan, berusaha menegaskan posisinya sebagai pihak yang tidak tunduk pada tekanan.
Sementara itu, Amerika Serikat memainkan permainan ganda: membuka kemungkinan diplomasi sambil tetap mempertahankan tekanan militer. Di antara keduanya, dunia menyaksikan bagaimana fakta, persepsi, dan kepentingan saling berkelindan.
Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah negosiasi benar-benar terjadi, melainkan siapa yang diuntungkan dari keyakinan bahwa negosiasi itu ada.
Penulis adalah redaktur RMOL.id
