Berita

Genangan air 5–40 cm masih menggenangi Desa Rujak Gadung, Kelurahan Karangketug, dan Desa Karang Asem, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu, (22/3). (Foto: BPBD Kota Pasuruan)

Nusantara

Banjir Rendam Pasuruan di H+2 Lebaran akibat Cuaca Ekstrem

SENIN, 23 MARET 2026 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda bencana banjir  pada hari kedua Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah, termasuk di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa banjir terjadi di beberapa titik akibat cuaca ekstrem.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Pasuruan sejak Sabtu malam 21 Maret 2026 pukul 19.00 WIB hingga Senin dini hari 23 Maret 2026. Kondisi tersebut memicu banjir di sejumlah lokasi.


Selain itu, situasi diperparah oleh peningkatan pasang air laut yang signifikan. Hal ini menyebabkan debit Sungai Welang meningkat dan meluap ke permukiman warga.

Sejumlah wilayah terdampak mengalami genangan air dengan ketinggian antara 5 hingga 40 cm hingga dini hari. Adapun wilayah yang terdampak meliputi, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Desa Rujak Gadung, dan Desa Karang Asem.

Banjir ini berdampak pada sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang masih dalam proses pendataan. Selain itu, sekitar 100 unit rumah juga terdampak genangan air.

Sebagai respons, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kota Pasuruan segera melakukan langkah tanggap darurat. Upaya yang dilakukan meliputi asesmen di lokasi terdampak serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penanganan berjalan optimal.

Pemantauan ketinggian air juga terus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi peningkatan debit air dan menjaga keselamatan warga.

Lebih lanjut, peristiwa ini terjadi dalam periode Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/845/013/2025. Status ini berlaku selama 155 hari, terhitung sejak 27 November 2025 hingga 1 Mei 2026.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya