DPR: Tidak Bisa Kirim Pasukan Tanpa Kerangka Misi yang Jelas

Keputusan pemerintah menunda pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza dinilai sebagai langkah tepat di tengah situasi geopolitik yang masih memanas. 

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, menyebut kebijakan tersebut mencerminkan kehati-hatian sekaligus perhitungan matang pemerintah.

“Ini soal membaca situasi dengan jernih. Kita tidak bisa mengirim pasukan ke wilayah konflik yang eskalasinya masih tinggi tanpa kepastian kerangka misi yang jelas,” ujar Nurul kepada wartawan, Rabu 18 Maret 2026.

Dia menekankan, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian harus tetap berada dalam koridor hukum internasional dan mekanisme yang terstruktur, seperti operasi di bawah United Nations Peacekeeping. 

"Tanpa itu, risiko di lapangan dinilai terlalu besar," kata Legislator Partai Golkar ini.

Menurut Nurul, kondisi di Gaza saat ini belum sepenuhnya kondusif untuk kehadiran pasukan dalam jumlah besar. Apalagi, struktur komando internasional dan mekanisme operasional di bawah International Stabilization Force (ISF) juga masih terus berkembang.

Di sisi lain, ia melihat penundaan ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran lain yang tak kalah strategis. Misalnya, Indonesia bisa memperkuat jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan.

“Indonesia tetap bisa hadir, tidak harus selalu dengan pasukan. Kita punya kekuatan diplomasi, punya posisi moral yang kuat dalam isu Palestina. Itu bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.