Berita

Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Bias Layar: Serangan Aktivis KontraS Ancaman Demokrasi dan HAM

SELASA, 17 MARET 2026 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus menjadi ancaman serius terhadap ruang demokrasi dan keselamatan para pembela HAM di Indonesia.

Dikatakan Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar, serangan terhadap aktivis masyarakat sipil tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.

"Kekerasan terhadap aktivis masyarakat sipil adalah tindakan biadab yang tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi seperti Indonesia,” ujar Bias Layar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.


Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia mendesak agar penyelidikan dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut.

Legislator Golkar ini juga meminta Polri untuk bekerja secara profesional dan independen agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang. 

"Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus mencegah kejadian serupa terulang," tuturnya.

Di sisi lain, Bias Layar mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menyimpulkan atau menuduh pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. 

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya