Berita

Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Bias Layar: Serangan Aktivis KontraS Ancaman Demokrasi dan HAM

SELASA, 17 MARET 2026 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus menjadi ancaman serius terhadap ruang demokrasi dan keselamatan para pembela HAM di Indonesia.

Dikatakan Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar, serangan terhadap aktivis masyarakat sipil tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.

"Kekerasan terhadap aktivis masyarakat sipil adalah tindakan biadab yang tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi seperti Indonesia,” ujar Bias Layar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.


Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia mendesak agar penyelidikan dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut.

Legislator Golkar ini juga meminta Polri untuk bekerja secara profesional dan independen agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang. 

"Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus mencegah kejadian serupa terulang," tuturnya.

Di sisi lain, Bias Layar mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menyimpulkan atau menuduh pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. 

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya