Berita

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (Foto: Kemenkop)

Bisnis

Kopdes Merah Putih Bangun Ekonomi dari Akar Rumput

SENIN, 16 MARET 2026 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah berkomitmen mengembalikan koperasi sebagai "soko guru" atau tiang utama perekonomian nasional. 

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, dalam acara Silaturahmi dan Ifthar Jama’i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, Minggu, 15 Maret 2026.

Ferry mengungkap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sedang melakukan percepatan transformasi ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. 


Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan giat ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat yang selama 30 tahun terakhir tergerus oleh arus liberalisasi ekonomi.

Menkop memaparkan bahwa Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 83.000 akte badan hukum telah diterbitkan di seluruh Indonesia.

Selain legalitas, pemerintah juga fokus pada pembangunan fisik melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Targetnya, pembangunan 32.000 unit fisik koperasi yang mencakup gudang, gerai, dan alat kelengkapan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

Dalam proses persiapannya, Menkop menemukan ribuan desa yang ternyata belum memiliki akses listrik dan internet yang memadai. Terkait hal ini, Kemenkop aktif berkoordinasi dengan PLN untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil serta bekerja sama dengan Kominfo dan Telkom untuk digitalisasi koperasi di daerah terpencil.

“Kita tidak ingin anak muda desa terus lari ke kota (urbanisasi). Dengan adanya Koperasi Desa ini, kita ciptakan ekosistem usaha di desa agar ada pertumbuhan ekonomi lokal dan lapangan kerja baru,” katanya.

Kemenkop juga mendorong koperasi besar yang sudah mapan, seperti Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan lainnya yang telah memiliki aset triliunan rupiah, untuk menjadi "kakak asuh" bagi Koperasi Desa yang baru terbentuk. Sinergi ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan praktis dalam pengelolaan bisnis profesional.

Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi seperti DDII dan pelaku UMKM, untuk mulai memproduksi barang kebutuhan sendiri—seperti kecap, saos, hingga roti—untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa.

"Ini adalah revolusi ekonomi yang sedang berlangsung. Kita ubah mindset, kita bangun industrinya dari desa, untuk Indonesia yang lebih adil dan berdaulat," pungkasnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya