Direktur Akademika Center for Public Policy Analysis, Edy Priyono (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube NTV)
Blokade Selat Hormuz oleh Iran terhadap kapal-kapal berbendera Amerika Serikat (AS) dan negara sekutunya memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas rantai pasok energi dunia.
Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi global itu kini terganggu, menyebabkan lonjakan harga minyak dunia serta potensi dampak ekonomi bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Direktur Akademika Center for Public Policy Analysis, Edy Priyono, menilai bahwa dampak langsung terhadap pasokan energi Indonesia sebenarnya tidak terlalu besar. Menurutnya, Indonesia tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz untuk impor minyak mentah.
“Mayoritas minyak mentah yang kita impor berasal dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola, dan jalurnya tidak melalui Selat Hormuz,” jelas Edy dalam program
NTV Prime Dialog, dikutip redaksi di Jakarta, Senin 9 Maret 2026.
Namun ia menekankan bahwa kerentanan Indonesia justru berada pada impor bahan bakar minyak (BBM), bukan minyak mentah.
“Saat ini sekitar 54 persen BBM yang kita gunakan diimpor dari Singapura. Ini agak unik, karena minyak yang kita beli dari Singapura sebenarnya berasal dari negara-negara Timur Tengah. Jika jalur di kawasan tersebut terganggu, tentu akan berdampak pada pasokan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, menurut Edy, meskipun dampak langsung terhadap pasokan relatif kecil, Indonesia tetap harus bersiap menghadapi konsekuensi tidak langsung berupa kenaikan harga energi dan potensi gangguan pasokan.
Lonjakan harga minyak dunia juga menjadi perhatian serius. Edy menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kendali terhadap harga minyak karena sepenuhnya mengikuti harga internasional.
“Dalam APBN, asumsi harga minyak berada di 70 dolar per barel. Jika harga di atas itu, maka beban APBN meningkat,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar per barel berpotensi menambah beban anggaran negara hingga sekitar Rp6 triliun.
“Jadi tinggal dikalikan saja. Jika harga terus naik, tentu akan menjadi tekanan bagi anggaran negara,” tambahnya.
Di tengah situasi ini, Edy melihat adanya momentum baru bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama energi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, perjanjian perdagangan yang baru saja ditandatangani antara kedua negara membuka peluang diversifikasi sumber energi.
“Indonesia baru saja menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat, dan salah satu komponen impor dari Amerika adalah energi, baik minyak, BBM, maupun LPG,” jelasnya.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah untuk mengalihkan sebagian impor BBM dari Singapura ke Amerika Serikat.
“Jika itu benar dilakukan, maka ketergantungan kita terhadap pasokan yang berasal dari Timur Tengah bisa berkurang,” kata Edy.
Untuk komoditas LPG sendiri, ketergantungan pada Amerika Serikat sebenarnya sudah cukup besar. Edy menyebut sekitar 57 persen impor LPG Indonesia saat ini memang berasal dari negara tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa harga minyak tetap mengikuti mekanisme pasar internasional sehingga ruang negosiasi harga relatif terbatas.
“Amerika juga tidak bisa menentukan harga minyak secara sepihak karena tetap mengikuti harga internasional,” ujarnya.
Namun, menurut Edy, ada keuntungan lain dari kerja sama energi dengan Amerika Serikat, yakni tarif impor yang lebih rendah.
“Produk energi dari Amerika masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen, sehingga harganya bisa lebih kompetitif dibanding jika terkena tarif impor,” jelasnya.
Meski melihat peluang dalam kerja sama tersebut, Edy menilai pemerintah tetap perlu mencermati kembali sejumlah poin dalam perjanjian perdagangan yang ada.
“Secara keseluruhan memang ada beberapa poin dalam perjanjian perdagangan yang mungkin perlu dinegosiasikan ulang,” pungkasnya.
