Berita

Ilustrasi (Foto: Reuters)

Politik

DPR: Pembunuhan Khamenei Adalah Pelanggaran Hukum Internasional

SELASA, 03 MARET 2026 | 10:26 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan yang disebut melibatkan Israel dan Amerika Serikat dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta bentuk serangan terhadap kedaulatan sebuah negara.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan tindakan tersebut bukan sekadar serangan terhadap individu, melainkan ancaman terhadap tatanan hukum global. 

“Pembunuhan terhadap pemimpin sebuah negara adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kedaulatan sebuah negara,” ujar Soleh dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 Maret 2026. 


Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret terhadap Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, Iran merupakan anggota sah PBB yang hak dan kedaulatannya dilindungi konvensi internasional.

“Iran adalah anggota PBB yang memiliki hak dan kedaulatan yang harus dihormati. PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong sanksi terhadap kedua negara tersebut melalui berbagai forum internasional. 

“Saya mendesak pemerintah Indonesia untuk berada di garda depan dalam menyuarakan sanksi terhadap Israel dan Amerika Serikat. Kekacauan dan eskalasi ini jelas-jelas dipicu oleh tindakan kedua negara tersebut,” katanya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya