Berita

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

JDF Asia Pasifik: Hentikan Eskalasi Perang dan Tegakkan Hukum Internasional

SENIN, 02 MARET 2026 | 18:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengecam keras serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang dinilai memicu eskalasi serius serta memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menegaskan, serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum internasional.

“Kami mengecam tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Setiap penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam PBB harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” ujar Jazuli, Senin, 2 Februari 2026.


Anggota DPR Fraksi PKS itu menilai pendekatan koersif dan tekanan sepihak hanya akan memperpanjang konflik serta memperdalam krisis kemanusiaan global.

“Dunia tidak bisa dipimpin dengan kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara,” katanya.

JDF Asia Pasifik juga mengingatkan bahwa eskalasi militer berisiko menimbulkan korban sipil, merusak infrastruktur vital, hingga memicu gelombang pengungsian baru di kawasan konflik.

Selain itu, perang dinilai telah mengganggu jalur penerbangan internasional, distribusi barang dan jasa strategis, serta stabilitas ekonomi global.

Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional segera mendorong de-eskalasi, gencatan senjata, dan pembukaan jalur diplomasi guna mencegah konflik meluas.

“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil dan berbasis hukum,” pungkas Jazuli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya