Berita

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

JDF Asia Pasifik: Hentikan Eskalasi Perang dan Tegakkan Hukum Internasional

SENIN, 02 MARET 2026 | 18:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengecam keras serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang dinilai memicu eskalasi serius serta memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menegaskan, serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum internasional.

“Kami mengecam tindakan agresi yang berpotensi menimbulkan korban sipil dan memperluas instabilitas kawasan. Setiap penggunaan kekuatan militer yang melanggar prinsip Piagam PBB harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional,” ujar Jazuli, Senin, 2 Februari 2026.


Anggota DPR Fraksi PKS itu menilai pendekatan koersif dan tekanan sepihak hanya akan memperpanjang konflik serta memperdalam krisis kemanusiaan global.

“Dunia tidak bisa dipimpin dengan kekerasan dan pemaksaan. Kepemimpinan global harus berpijak pada dialog, diplomasi, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara,” katanya.

JDF Asia Pasifik juga mengingatkan bahwa eskalasi militer berisiko menimbulkan korban sipil, merusak infrastruktur vital, hingga memicu gelombang pengungsian baru di kawasan konflik.

Selain itu, perang dinilai telah mengganggu jalur penerbangan internasional, distribusi barang dan jasa strategis, serta stabilitas ekonomi global.

Organisasi tersebut mendesak komunitas internasional segera mendorong de-eskalasi, gencatan senjata, dan pembukaan jalur diplomasi guna mencegah konflik meluas.

“Perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Solidaritas global dibutuhkan untuk menghentikan spiral kekerasan dan mengembalikan komitmen pada tatanan dunia yang adil dan berbasis hukum,” pungkas Jazuli.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya