Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR F-PKS, Sukamta (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Komisi I DPR Kecam Serangan ke Iran, Minta Eskalasi Dihentikan

SENIN, 02 MARET 2026 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan militer yang dilakukan Israel dengan dukungan dan partisipasi Amerika Serikat ke wilayah Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026 waktu setempat, menuai kecaman dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pihaknya menolak agresi militer tersebut karena dinilai sebagai eskalasi berbahaya yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas kawasan Timur Tengah.

Ia menyatakan serangan tersebut berpotensi memperluas konflik dan memperburuk situasi geopolitik regional. Menurutnya, perang harus segera dihentikan demi mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat sipil dan stabilitas global.


Sukamta menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat dan Israel atas dampak eskalasi yang berpotensi memicu konflik regional lebih luas.

Selain itu, ia mengingatkan agar perhatian dunia terhadap konflik Iran tidak dimanfaatkan untuk memperluas agresi di wilayah lain, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Menurutnya, komunitas internasional perlu memastikan stabilitas dan perlindungan kemanusiaan tetap menjadi prioritas di tengah situasi yang semakin memanas.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya