Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR F-PKS, Sukamta (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Komisi I DPR Kecam Serangan ke Iran, Minta Eskalasi Dihentikan

SENIN, 02 MARET 2026 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan militer yang dilakukan Israel dengan dukungan dan partisipasi Amerika Serikat ke wilayah Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026 waktu setempat, menuai kecaman dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pihaknya menolak agresi militer tersebut karena dinilai sebagai eskalasi berbahaya yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas kawasan Timur Tengah.

Ia menyatakan serangan tersebut berpotensi memperluas konflik dan memperburuk situasi geopolitik regional. Menurutnya, perang harus segera dihentikan demi mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat sipil dan stabilitas global.


Sukamta menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat dan Israel atas dampak eskalasi yang berpotensi memicu konflik regional lebih luas.

Selain itu, ia mengingatkan agar perhatian dunia terhadap konflik Iran tidak dimanfaatkan untuk memperluas agresi di wilayah lain, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Menurutnya, komunitas internasional perlu memastikan stabilitas dan perlindungan kemanusiaan tetap menjadi prioritas di tengah situasi yang semakin memanas.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya