Berita

Aksi DEMA UIN Jakarta yang menyerukan Reformasi Polri di depan kampus, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat, 27 Februari 2026. (Foto: DEMA UIN Jakarta)

Politik

Rampai Nusantara:

Aksi Mahasiswa Serukan Copot Elite Polri Bukan Lagi Gerakan Moral

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 17:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan sejumlah aksi mahasiswa di Jakarta yang meminta pencopotan Kapolri menjadi perhatian publik. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya adalah gerakan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan.

“Mahasiswa memang harus kritis. Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujar Semar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.


Namun demikian, ia menilai bahwa ketika tuntutan sudah masuk pada isu pencopotan elite negara seperti Kapolri, maka substansi gerakan patut dipertanyakan.

“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa tidak lama setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah partai politik yang saat ini berada di luar kekuasaan langsung memberikan respons dan dukungan.

“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu, ada kelompok politik tertentu yang sudah cukup lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjut Semar yang juga aktivis 98.

Menurutnya, gerakan moral hanya boleh ditunggangi oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kepentingan kelompok kekuasaan.

“Kalau ini murni gerakan moral, maka orientasinya pasti soal nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan. Jangan sampai mahasiswa dijadikan alat oleh kelompok kepentingan kekuasaan,” jelasnya.

Semar mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan integritas gerakan.

“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai marwah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis yang bisa kita lihat sekarang ini jelas sekali Ketua BEM UGM sudah berpolitik praktis,” pungkasnya.


Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya