Berita

Aksi DEMA UIN Jakarta yang menyerukan Reformasi Polri di depan kampus, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat, 27 Februari 2026. (Foto: DEMA UIN Jakarta)

Politik

Rampai Nusantara:

Aksi Mahasiswa Serukan Copot Elite Polri Bukan Lagi Gerakan Moral

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 17:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan sejumlah aksi mahasiswa di Jakarta yang meminta pencopotan Kapolri menjadi perhatian publik. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan bahwa gerakan mahasiswa sejatinya adalah gerakan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan.

“Mahasiswa memang harus kritis. Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujar Semar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.


Namun demikian, ia menilai bahwa ketika tuntutan sudah masuk pada isu pencopotan elite negara seperti Kapolri, maka substansi gerakan patut dipertanyakan.

“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa tidak lama setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah partai politik yang saat ini berada di luar kekuasaan langsung memberikan respons dan dukungan.

“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu, ada kelompok politik tertentu yang sudah cukup lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjut Semar yang juga aktivis 98.

Menurutnya, gerakan moral hanya boleh ditunggangi oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kepentingan kelompok kekuasaan.

“Kalau ini murni gerakan moral, maka orientasinya pasti soal nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan. Jangan sampai mahasiswa dijadikan alat oleh kelompok kepentingan kekuasaan,” jelasnya.

Semar mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan integritas gerakan.

“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai marwah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis yang bisa kita lihat sekarang ini jelas sekali Ketua BEM UGM sudah berpolitik praktis,” pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya