Berita

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Singgih Januratmoko. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Merger Raksasa Pakan Ternak, Momentum Kebangkitan Peternak Lokal

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 15:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dunia industri perunggasan Indonesia tengah menghadapi titik kritis. Merger dua raksasa Industri pakan global, yaitu De Heus Animal Nutrition asal Belanda dan CJ Feed & Care asal Korea Selatan, yang bernilai 2.109 miliar Won atau sekitar Rp24 triliun, bukan sekadar transaksi korporasi biasa. 

Disampaikan Singgih Januratmoko, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), akuisisi ini mencakup 17 pabrik pakan di lima negara, termasuk Indonesia, dan akan rampung pada pertengahan 2026.

Menurut Singgih, peristiwa ini harus disikapi secara cermat, waspada, namun tetap optimis agar tidak berdampak negatif ke depan.


“Pemerintah, pelaku usaha, dan peternak harus bergerak bersama. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di pasar sendiri,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 Februari 2026.

De Heus membawa pengalaman lebih dari seabad dan teknologi mutakhir dalam nutrisi hewan, bioteknologi, serta sistem manajemen peternakan berbasis digital. Sementara CJ telah memiliki jejak kuat di Indonesia dengan jaringan distribusi yang matang.

Menurut Singgih, jika peternak lokal tidak mampu mengejar efisiensi, mereka akan kalah bersaing. De Heus tidak hanya menjual pakan, tapi juga pendampingan teknis, genetik unggul, hingga pembiayaan. 

"Ini adalah model ekosistem yang sulit ditandingi UMKM peternakan," katanya.

Singgih menyoroti masih lemahnya tata kelola industri perunggasan nasional. Sepanjang 2025, produksi DOC (Day Old Chicken) mencapai 3,5 miliar ekor, sementara kebutuhan hanya 3,2 miliar. Kelebihan pasokan ini menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan peternak kecil.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah data dasar. Kebijakan seperti culling DOC dan penetapan HPP harus ditegakkan secara konsisten. Jika tidak, merger ini justru bisa memperparah ketimpangan,” tambahnya.

Meski demikian, Singgih juga mengakui ada peluang besar dari kehadiran pemain global, terutama dalam mendukung program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah telah menaikkan kuota impor Grand Parent Stock (GPS) dari 578 ribu menjadi 800 ribu ekor pada 2026. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak memicu oversupply dua hingga tiga tahun mendatang.

“Jangan sampai impor GPS justru membuka celah impor karkas atau daging utuh. Itu ancaman terbesar yang harus dicegah bersama. Peternak lokal harus jadi pemasok utama program MBG, bukan justru tersingkir,” kata Singgih.

Menurut Singgih, agar merger industri pakan ternak global tersebut tidak menjadi ancaman bagi peternak lokal, maka perlu ada dukungan dan keberpihakan pemerintah. 

Menurut Singgih merger dua industri pakan global ini harus dimaknai sebagai alarm sekaligus momentum kebangkitan. 

"Industri pakan nasional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pemain asing yaitu pemahaman mendalam tentang karakteristik peternak lokal, jaringan distribusi yang telah terbangun puluhan tahun, dan loyalitas pelanggan yang kuat. Ini adalah modal sosial yang tak ternilai," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya