Berita

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Singgih Januratmoko. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Merger Raksasa Pakan Ternak, Momentum Kebangkitan Peternak Lokal

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 15:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dunia industri perunggasan Indonesia tengah menghadapi titik kritis. Merger dua raksasa Industri pakan global, yaitu De Heus Animal Nutrition asal Belanda dan CJ Feed & Care asal Korea Selatan, yang bernilai 2.109 miliar Won atau sekitar Rp24 triliun, bukan sekadar transaksi korporasi biasa. 

Disampaikan Singgih Januratmoko, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), akuisisi ini mencakup 17 pabrik pakan di lima negara, termasuk Indonesia, dan akan rampung pada pertengahan 2026.

Menurut Singgih, peristiwa ini harus disikapi secara cermat, waspada, namun tetap optimis agar tidak berdampak negatif ke depan.


“Pemerintah, pelaku usaha, dan peternak harus bergerak bersama. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di pasar sendiri,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 Februari 2026.

De Heus membawa pengalaman lebih dari seabad dan teknologi mutakhir dalam nutrisi hewan, bioteknologi, serta sistem manajemen peternakan berbasis digital. Sementara CJ telah memiliki jejak kuat di Indonesia dengan jaringan distribusi yang matang.

Menurut Singgih, jika peternak lokal tidak mampu mengejar efisiensi, mereka akan kalah bersaing. De Heus tidak hanya menjual pakan, tapi juga pendampingan teknis, genetik unggul, hingga pembiayaan. 

"Ini adalah model ekosistem yang sulit ditandingi UMKM peternakan," katanya.

Singgih menyoroti masih lemahnya tata kelola industri perunggasan nasional. Sepanjang 2025, produksi DOC (Day Old Chicken) mencapai 3,5 miliar ekor, sementara kebutuhan hanya 3,2 miliar. Kelebihan pasokan ini menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan peternak kecil.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah data dasar. Kebijakan seperti culling DOC dan penetapan HPP harus ditegakkan secara konsisten. Jika tidak, merger ini justru bisa memperparah ketimpangan,” tambahnya.

Meski demikian, Singgih juga mengakui ada peluang besar dari kehadiran pemain global, terutama dalam mendukung program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah telah menaikkan kuota impor Grand Parent Stock (GPS) dari 578 ribu menjadi 800 ribu ekor pada 2026. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak memicu oversupply dua hingga tiga tahun mendatang.

“Jangan sampai impor GPS justru membuka celah impor karkas atau daging utuh. Itu ancaman terbesar yang harus dicegah bersama. Peternak lokal harus jadi pemasok utama program MBG, bukan justru tersingkir,” kata Singgih.

Menurut Singgih, agar merger industri pakan ternak global tersebut tidak menjadi ancaman bagi peternak lokal, maka perlu ada dukungan dan keberpihakan pemerintah. 

Menurut Singgih merger dua industri pakan global ini harus dimaknai sebagai alarm sekaligus momentum kebangkitan. 

"Industri pakan nasional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pemain asing yaitu pemahaman mendalam tentang karakteristik peternak lokal, jaringan distribusi yang telah terbangun puluhan tahun, dan loyalitas pelanggan yang kuat. Ini adalah modal sosial yang tak ternilai," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya