Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Tidak Pernah Dibahas di DPR

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 19:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR menyatakan sepakat atas penundaan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Pengadaan dengan nilai fantastis itu disebut tak pernah dibahas secara rinci di parlemen.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa rencana pembelian kendaraan tersebut tidak pernah masuk dalam pembahasan resmi bersama DPR.

Ia menjelaskan, sebelumnya mitra kerja Komisi VI, Agrinas Pangan Nusantara, memang sempat memaparkan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar per desa. Rinciannya Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp500 juta untuk modal kerja, dan sisanya untuk sarana prasarana termasuk transportasi.


"(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia mengaku baru mengetahui rencana impor tersebut dari pemberitaan media. Disebutkan, impor dilakukan dalam tiga jenis kendaraan masing-masing 35 ribu unit, sehingga total mencapai 105 ribu unit dengan nilai anggaran sekitar Rp24,66 triliun.

"Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India yang masing-masing jenis kendaraan 35 ribu kendaraan sehingga berjumlah 105 ribu kendaraan dengan menyerap anggaran Rp24,66 triliun," sambungnya.

Herman mengatakan pengadaan 105 ribu unit kendaraan dengan anggaran Rp24,6 triliun itu tak pernah dibahas di DPR. Seharusnya, kata dia, hal itu dapat dibahas terlebih dulu.

"Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik ya," ujarnya.

Herman menilai urgensi Perpres percepatan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah untuk menjembatani kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, pengadaan kendaraan dalam jumlah masif tetap harus dikaji secara matang.

Sekjen DPP Partai Demokrat ini pun menyatakan sejalan dengan sikap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, agar impor tersebut dihentikan sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah.

"Kalau kemudian bahwasanya ada pengadaan yang dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara, pengadaan kendaraan sebanyak 105.000, saya sepakat dengan Pak Dasco untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan," ujarnya.

"Karena melihat terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto yang selalu ingin bahwa kemampuan lokal ini harus dikedepankan," demikian Herman.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya