Anggota DPR RI F-PDIP Komaruddin Watubun (Foto: RMOL Faisal Aristama)
Maraknya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum anggota kepolisian belakangan ini dinilai menjadi alasan kuat perlunya reformasi Polri secara menyeluruh.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun, menilai Tim Reformasi Polri harus menyasar aspek paling fundamental, yakni perubahan budaya di internal kepolisian yang menurutnya sudah bobrok.
Menurut Komaruddin, persoalan utama tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada karakter dan kultur yang telah terbentuk sejak lama.
“Kalau tidak diubah budayanya, karakter dasarnya tidak berubah, ya percuma,” ujar Komaruddin kepada wartawan, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menyinggung latar belakang historis Polri yang sebelumnya pernah bergabung dengan TNI sehingga membentuk karakter yang cenderung militeristik. Namun, ia mempertanyakan relevansi alasan tersebut jika hingga kini perilaku aparat, termasuk generasi muda, masih menunjukkan pola yang sama.
“Kalau mau bilang karena dulu doktrinnya bergabung dengan TNI jadi karakternya cenderung militer, sekarang ini sudah berapa puluh tahun? Anak-anak muda kemarin kelakuannya masih tetap sama saja,” tegas Ketua DPP PDIP tersebut.
Atas dasar itu, Komaruddin juga mengusulkan evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh aparat. Ia menilai kepemilikan senjata kerap memunculkan rasa superior dan keberanian berlebihan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan.
“Mungkin karena senjata itu yang membuat dia merasa berani, merasa rakyat adalah musuh, merasa superior,” ujarnya.
Selain itu, Komaruddin menyoroti besarnya kewenangan yang dimiliki aparat, termasuk dalam pengurusan administrasi seperti STNK. Menurutnya, kewenangan tersebut kerap menimbulkan kesan kekuasaan absolut di lapangan.
“Nah, ini yang harus ditertibkan semua kalau mau berpikir tentang Indonesia ke depan. Katanya 2045 Indonesia Emas, jangan sampai tinggal kandas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah oknum anggota kepolisian menjadi sorotan publik karena terlibat berbagai kasus hukum, mulai dari penganiayaan hingga kasus narkotika.
Di NTB, misalnya, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terjerat kasus narkoba.
Selain itu, di Toraja Utara, Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP Arifan Efendi juga ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba.
Kasus lainnya terjadi di Tual, Maluku, di mana seorang remaja berinisial AT (14) meninggal dunia setelah diduga dipukul menggunakan helm oleh seorang anggota Brimob.
Terbaru, Bripda DP dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis dan diduga menjadi korban tindak kekerasan di asrama Samapta Polda Sulsel.
