Berita

Peta Indonesia. (Foto: Istimewa)

Publika

Kembalikan Negara ke Tangan Para Pemikir

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 05:52 WIB

MEMPERHATIKAN semakin hancurnya tatanan pemerintahan, politik dan perekonomian negara, setelah Indonesia dipimpin selama 10 tahun oleh Joko Widodo alias Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, saya jadi teringat oleh nasihat dari filsuf ternama, yakni Plato.  

Plato pernah memberikan nasihat bikaksana, yang jika disimpulkan akan berbunyi: "Negara akan rusak bila dipimpin oleh serdadu! 

Hal ini bisa kita ketahui, saat membahas soal Timokrasi (Pemerintahan kaum militer/pecinta kehormatan), Plato menjelaskan bahwa:


"Negara yang dipimpin oleh orang-orang yang mencintai kehormatan dan kemenangan perang, akan lebih mengutamakan kekuatan daripada kebijaksanaan. Sehingga perlahan menjauh dari keadilan, dan akhirnya merosot ke bentuk pemerintahan yang lebih buruk". 

Timokrasi menurut Plato adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang mengejar kehormatan dan kejayaan, yang biasa identik dengan militer. 

Istilah ini dibahas oleh Plato dalam bukunya Republic (Buku VIII), ketika Plato menjelaskan bagaimana negara ideal bisa mengalami kemerosotan.

Maka bagi Plato, negara ideal harus dipimpin oleh seorang Filsuf-Raja (Philosopher King), yaitu orang yang mencintai kebijaksanaan dan memahami kebaikan sejati. 

Nah, kalau kita mau jujur, sebetulnya Jokowi itu bukanlah tipikal Filsof-Raja (Philosopher King), melainkan lebih ke tipikal Ngibul King alias Raja Ngibul. 

Sedangkan Pemerintahan Prabowo Subianto lebih dekat dengan apa yang dikatakan oleh Plato, sebagai Timokrasi. 

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika kita sebagai rakyat mulai mempersiapkan sebaik-baiknya para calon pemimpin yang dari latar belakang pemikir.

Pemikir di sini merupakan penyederhanaan dari istilah Filsuf-Raja (Philosopher-King) yang dicetuskan oleh Plato. 

Sebab untuk menemukan Filsuf-Raja saat ini sepertinya agak sulit didapatkan, di negeri yang alokasi dana untuk pendidikannya sudah diserobot untuk proyek Makan Bergizi Gratis alias MBG. 

Revolusi sistemik memang sangat diperlukan dan harus lebih diutamakan daripada figur, namun di negara yang sudah dikuasai dan dirusak oleh Jokowi dan Prabowo seperti ini, memperbaiki sistem hanyalah ilusi untuk mengobati rasa frustasi. 

Karena itu, daripada kita sibuk berdebat perbaiki sistem dahulu baru kemudian mencari figur pemimpin nasional atau sebaliknya, lebih baik kita putuskan saja sekarang: kembalikan negara ke tangan pemikir dan Indonesia akan berubah jauh lebih baik! Bagaimana menurut anda? Sapere aude!

Saiful Huda Ems
Analis Politik

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya