Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Dokumentasi PKS)

Politik

DPR Desak Sound Horeg di SOTR Jombang Dihentikan

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 13:51 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penggunaan sound horeg dalam kegiatan sahur on the road (SOTR) di Jombang, Jawa Timur, diminta segera dihentikan karena dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai Ramadan serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Kegiatan yang turut menampilkan penari perempuan itu disebut bertentangan dengan karakter Jombang sebagai wilayah santri dan tempat lahirnya Nahdlatul Ulama (NU), yang selama ini identik dengan ajaran toleransi dan kesederhanaan.

Selain itu, aktivitas tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu warga yang tidak menjalankan ibadah puasa.


"Kalau demikian halnya, mestinya pemerintah desa atau pemerintah tingkat daerah dan kepolisian, segera menghentikan ya," ujar Anggota Komisi VIII DPR,  Hidayat Nur Wahid, Rabu kepada wartawan, Rabu, 25 Februari 2026. 

Ia menilai tradisi membangunkan sahur merupakan hal lumrah di berbagai daerah. Namun, praktiknya seharusnya tidak menimbulkan kebisingan berlebihan, apalagi ditambah atribut hiburan yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan ibadah puasa.

"Ini kan jadi seperti dalam tanda kutip tidak menghormati ya tentang Jombang yang mempunyai sejarah kepesantrenan yang demikian luar biasa," kata Hidayat.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak menjadi preseden bagi daerah lain. 

"Tapi kalau kemudian sudah pakai sound horeg lagi, dan kemudian ditambahi dengan atribut yang kayak begitu lagi dan ditambah juga dengan jelas pihak Pemda maupun juga pihak kepolisian menyatakan tidak ada izin lagi, itu semuanya kan juga jelas indikasinya adalah tidak sesuai dengan tujuan berpuasa," ujarnya.

Peristiwa itu terjadi di jalan penghubung Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, dengan Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Minggu, 22 Februari 2026. Kepolisian menyatakan kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya