Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube PSI)

Politik

Lempar Isu UU KPK, Jokowi Disebut Sedang Uji Kekuatan Loyalis

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 09:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Manuver mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikaitkan dengan isu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dinilai bukan sekadar dinamika hukum. 

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi politik untuk menjaga posisi dirinya dan keluarganya di tengah pusaran pergunjingan nasional.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai isu tersebut bisa saja sengaja dilempar agar Jokowi tetap berada dalam orbit pembicaraan politik, baik bernada positif maupun negatif. Menurutnya, mantan kepala negara itu perlu menjaga pengaruh meskipun tidak lagi memegang kekuasaan formal.


“Jokowi sengaja melempar isu, termasuk soal UU KPK, karena ia harus menjaga diri dan keluarganya tetap dalam orbit pergunjingan politik, entah itu berdampak positif maupun negatif,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Februari 2026.

Ia memandang, langkah tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya membagi tanggung jawab politik sekaligus menguji sikap para pendukungnya. Dengan memunculkan isu sensitif, akan terlihat siapa yang benar-benar loyal dan siapa yang hanya setia saat kekuasaan masih berada di tangan.

“Bisa saja isu UU KPK ini dilempar untuk menguji loyalis sejati dan loyalis semu terhadap dirinya,” tegasnya.

Hari menambahkan, dinamika pascakekuasaan kerap menghadirkan seleksi alam politik. Tokoh yang sebelumnya dikelilingi banyak pendukung bisa saja ditinggalkan ketika pengaruhnya melemah.

“Ibarat pepatah ‘Ada gula ada semut’. Saat tidak lagi berkuasa, akan terlihat siapa yang tetap loyal dan membela,” pungkas Hari.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya