Ketum MUI Ajak Imam Masjid Doakan Kemerdekaan Palestina saat Ramadan

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengimbau seluruh imam masjid di Indonesia untuk memanjatkan doa bagi keselamatan warga Gaza dan kemerdekaan Palestina selama bulan Ramadan.

Seruan itu disampaikan Anwar usai Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. 

“Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia, kalau bisa, kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina. Terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan Qunut Nazilah,” kata Anwar dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 17 Februari 2026.

Ia meminta doa tersebut dipanjatkan secara serentak sepanjang Ramadan yang diyakini sebagai waktu mustajab untuk berdoa.

Anwar juga mengajak berbagai organisasi kemasyarakatan Islam untuk turut menyerukan doa bersama, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah hingga Al Wahdah, termasuk melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI).

“Bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas: NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah dan lain-lain, Al Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini memohon kepada Allah untuk kemerdekaan, merdeka, kemerdekaan bagi warga Palestina dan menolong kepada teman-teman yang ada di Gaza,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan Ramadan pada Kamis setelah setelah hasil rukyatul hilal di 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia tidak terlihat. Secara hisab atau perhitungan astronomi, posisi hilal juga masih berada di bawah ufuk alias negatif.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan hilal yang terlihat disepakati 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Ketetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.