Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Publika

Penguasa Bisa Semena-mena Bila Hasil Survei Kepuasan Tinggi

SELASA, 17 FEBRUARI 2026 | 13:01 WIB

MERASA dukungan rakyat tinggi, tak jarang penguasa semena-mena menerapkan kebijakan. Kalau ada protes, itu hanya 0,00. Tak perlu didengarkan. Jogetin aja. 

Angka survei kepuasan tembus 70 persen. Bahkan 80 persen. Rakyat mayoritas bilang puas. Tepuk tangan terdengar di istana. Meja rapat bergetar oleh rasa percaya diri. Para penjilat pajoh nasi kebanggaan. Penguasa tersenyum lebar, macam baru dapat wahyu statistik.

Secara angka, itu legitimasi. Secara psikologis, itu doping kekuasaan. Secara politik, itu modal besar. Tapi dalam sejarah, angka tinggi sering menjadi pintu gelap.


Survei itu alat. Ia seperti cermin. Tapi cermin hanya memantulkan wajah hari ini, bukan menjamin besok tak berkerut.

Masalah muncul ketika 70 persen dibaca sebagai cek kosong. Ketika penguasa merasa mayoritas ada di belakangnya, ia mulai yakin semua kebijakannya pasti diterima. Yang berbeda dianggap gangguan teknis. “Ah, itu cuma 0,00 persen.”

Kalimat itu terdengar kecil. Tapi dari situlah tirani lahir.

Sejarah mengajarkan, legitimasi mayoritas bisa berubah menjadi kultus individu. Lihat bagaimana Adolf Hitler naik lewat dukungan besar rakyat, lalu menjadikan negara mesin totaliter. Atau bagaimana Ferdinand Marcos merasa kuat oleh dukungan politik sebelum akhirnya menetapkan darurat militer.

Lebih tragis lagi ketika pemimpin mulai dianggap bukan sekadar kepala negara, tapi sosok nyaris suci.

Di Ethiopia, Mengistu Haile Mariam membangun kultus kepemimpinan yang begitu kuat. Ia dielu-elukan sebagai penyelamat revolusi. Kritik dibungkam. Lawan politik disapu bersih dalam periode yang dikenal sebagai Red Terror. Ketika kekuasaan tak lagi punya rem, darah menjadi harga. Akhirnya? Ia tumbang. Negeri luka. Ia hidup di pengasingan.

Di Rumania, Nicolae Ceausescu bahkan dipuja seperti titisan sejarah. Potretnya di mana-mana. Pidatonya disanjung bak sabda. Survei? Tentu saja tinggi. Siapa berani bilang tak puas? 

Tapi ketika krisis ekonomi mencekik dan rakyat tak lagi tahan, kekuasaan yang tampak kokoh runtuh hanya dalam hitungan hari. Ia dan istrinya dieksekusi setelah pengadilan singkat. Tragis. Sang “manusia setengah dewa” jatuh sebagai manusia biasa.

Apa pelajarannya, wak?

Ketika pemimpin mulai dipercaya tanpa batas, ketika angka kepuasan dijadikan legitimasi mutlak, ketika kritik dianggap nol koma nol nol, maka demokrasi sedang diganti dengan kultus.

Mayoritas memang penting. Tapi demokrasi bukan sekadar hitungan kepala. Ia juga soal perlindungan terhadap suara kecil. 

Dalam ilmu sosial ada istilah tirani mayoritas. Dalam fisika, tekanan tanpa katup meledak. Dalam agama, kekuasaan tanpa amanah menjadi zalim. Semua disiplin ilmu berbisik hal yang sama, jangan mabuk angka.

Survei tinggi itu boleh saja. Tapi ia harus dibaca sebagai tanggung jawab, bukan lisensi. Sebagai alarm agar makin hati-hati, bukan makin semena-mena.

Karena sejarah sudah berulang kali memperlihatkan, pemimpin yang merasa dirinya tak tergantikan, tak tersentuh, dan selalu benar, biasanya sedang berjalan menuju akhir yang tak ia duga.

Angka 70 persen bisa membuat istana riuh.
Tapi satu persen suara yang diabaikan, bisa menjadi gema perubahan.

Jangan pernah meremehkan yang dianggap nol. Sebab kadang, dari nol itulah revolusi bermula.

Ramadan mengajarkan, setinggi apa pun posisi dan sekuat apa pun dukungan, manusia tetap hamba yang wajib menahan diri. 

Puasa bukan cuma menahan lapar, tapi menahan kuasa, agar tak gelap mata ketika dipuji, tak jumawa ketika disanjung, dan tak menutup telinga ketika dikritik. 

Sebab di hadapan Allah, bukan angka survei yang menentukan kemuliaan, melainkan keadilan dan amanah. 

Ramadan adalah pengingat, kekuasaan tanpa kendali diri hanya akan membawa pada kehancuran. Sementara pemimpin yang mau berlapar bersama rakyatnya justru akan kenyang oleh kehormatan.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya